13 May 2020, 06:30 WIB

Target DO Dapat Diperpanjang


SYARIEF OEBAIDILLAH | Humaniora

MAHASISWA yang terancam drop out (DO) atau dikeluarkan karena tidak bisa menyelesaikan studi sesuai tenggat yang ditentukan karena terdampak virus korona baru (covid-19) mendapat kompensasi perpanjangan masa studi selamasatu semester.

Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masalah dalam proses perkuliahan, termasuk penyu sunan skripsi di saat pandemi covid-19 ini. Melalui Surat Edaran Nomor 302/E. E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan, disebutkan bagi mahasiswa yang pada akhir semester (genap) ini terancam DO, diberikan kebijakan perpanjangan (masa studi) satu semester.

Seperti mahasiswa S-1 angkatan 2013/2014 yang berakhir masa studinya di semester ini. Namun, bukan berarti serta-merta semua mahasiswa diperpanjang masa studinya satu semester. "Ini untuk melindungi yang akan DO, diberikan kesempatan perpanjangan satu semester," tegas Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam, kemarin.

Ia menekankan agar kampus tidak mempersulit proses perkuliahan selama masa darurat covid-19. Dikatakan untuk karya tulis akhir tidak harus berupa pengumpulan data primer di lapangan atau laboratorium. Metode dan waktunya bisa beragam dan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen pembimbing.

Nizam juga memberi lampu hijau pihak kampus untuk mengatur kembali jadwal dan metode ujian dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Beragam metode tidak konvensional bisa dijadikan pilihan, seperti dalam bentuk penugasan, esai, kajian pustaka, analisis data, dan proyek mandiri.

"Yang penting didasarkan pada learning outcome atau capaian pembelajaran yang diharapkan," ujarnya. Jadwal praktik bisa digeser, termasuk akhir semester dan kalender akademik bisa disesuaikan. Keringanan biaya Terpisah, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Asep Saefuddin, mengatakan pihaknya sepakat bila tugas akhir S-1 tidak harus berbasis lapangan atau laboratorium fi sik saja. Untuk skripsi S-1 bisa dilakukan dengan simulasi komputer, survei berbasis daring, atau telaah pustaka yang mendalam.

Jadi, mahasiswa S-1 tetap bisa menuangkan ide riset, pengalaman riset, dan penulisan karya ilmiah. "Bila mahasiswa tetap harus ke lapangan dan sehingga waktunya masuk ke semester berikutnya, mahasiswa tidak wajib bayar biaya pendidikan," cetusnya. Terkait dengan pembiayaan perkuliahan itu, menurut Asep, PTS perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Pasalnya, jika PTN, biaya pengganti bisa diperoleh dari APBN.

Bagi PTS yang mengalami kesulitan pemasukan dari mahasiswa akibat covid-19 mestinya mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, ia mendorong CSR BUMN, perbankan, perusahaan besar swasta, juga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ikut berperan membantu PTS. (H-1)

BERITA TERKAIT