12 May 2020, 16:05 WIB

RUU Cipta Kerja Dinilai akan Permudah Koordinasi Pusat-Daerah


Akmal fauzi | Politik dan Hukum

DIREKTUR Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini yang memiliki persoalan tumpang tindih aturan. Dia mengatakan RUU Ciptaker bisa membuat beragam aturan terkait menjadi harmoni.

"Secara umum, di luar kontennya mekanismenya itu udah tepat. Bagaimana membuat satu Undang-Undang tercerai berai dibuat dalam satu rangkaian. Itu bagus semangatnya," ujar Ray, Selasa (12/5).

Ray menuturkan RUU Ciptaker memiliki semangat untuk memangkas birokrasi yang saat ini berbelit-belit.

Dia berkata beragamnya aturan untuk sebuah hal bisa membuat inefisiensi.Lebih lanjut, Ray menilai RUU Ciptaker bisa mempermudah perizinan tanpa mengabaikan hal-hal lain yang semula di atur oleh pusat dan daerah atau aturan lain. Dia mengingatkan pola aturan itu layak direalisasikan karena pernah diterapkan dalam UU Pemilihan Umum.

"Jadi kodifikasi seperti ini sebetulnya bagus ya semangatnya. Karena itu tadi, menghindari tumpang tindih, inefisiensi, memudahkan orang mencari pasal-pasal, memudahkan kordinasi, dan macam-macam," ujarnya.

Baca juga : Menkumham: Pelaksana Perppu Covid-19 Tidak Kebal Hukum

Di sisi lain, Ray mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh berhenti menjalankan tugasnya di bidang legislasi karena pandemi Covid-19. Dia berkata DPR hanya cukup merubah model kerjanya saja.

"(DPR) memang tidak boleh berhenti bekerja. Cuma model kerjanya berubah, fokus-fokusnya juga berubah, cara kerjanya berubah," ujar Ray.  

"Karena berhubungan DPR, kewenangan mereka ada tiga, yakni budgeting, pengawasan dan legislasi. Itu juga tetap harus berjalan legislasi ya tidak apa-apa kalau mau jalan," ujarnya menambahkan.

Lebih dari itu, Ray menyarankan DPR untuk membuat tata tertib baru untuk menunjang pembahasan legislasi secara online. Selama ini, dia hanya mengetahui Tatib DPR mengatur rapat secara langsung.

Diketahui Badan Legislasi DPR telah mengesahkan tata tertib yang di dalamnya mengatur ketentuan rapat virtual.

Perubahan Tatib sudah disahkan dalam sidang paripurna awal April lalu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terjadi di Indonesia. (OL-7) 

BERITA TERKAIT