12 May 2020, 18:51 WIB

Puan: DPR 150 Kali Rapat, Mayoritas Bahas Pandemik Covid-19


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

DPR RI menutup masa sidang III Tahun 2019--2020 yang berlangsung sejak 30 Maret 2020. Dalam masa sidang yang bersamaan dengan masa pandemi tersebut, DPR telah melaksanakan sebanyak 150 sidang secara langsung dan virtual.

"Jumlah rapat yang diselenggarakan di seluruh AKD DPR RI pada masa persidengan III ini, berjumlah lebih dari 150 rapat. Sebagian besar fokus pembahasan adalah berkaitan dengan penanggulangan covid-19 dan dampaknya," ujar Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat paripurna, di gedung DPR, Jakarta, Selasa, (12/5).

Puan mengatakan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang. Di antaranya RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba.

Dijelaskan Puan, dalam fungsi anggaran pada masa Persidengan III, dilaksanakan DPR dengan mencermati, mengevaluasi, mendalami, dan ikut mempertajam alokasi anggaran dan program Pemerintah dalam penaggulangan covid-19 dan dampaknya.

Baca juga: DPR Sahkan UU Minerba Baru

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang memprioritaskan pada penguatan alokasi anggarann program di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

"DPR memberikan perhatian pada realokasi anggaran dan program di setiap Kementerian/Lembaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara tetap dapat berlangsung dengan baik dalam melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, dan dalam menjalankan pelayanan umum pemerintahan," ujar Puan.

Secara khusus DPR juga memberikan perhatian pada alokasi anggaran dan program penanggulangan covid-19 dan dampaknya. Mulai dari peningkatan kesehatan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.

Puan mengatakan, pandemi covid-19 telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan rakyat. Baik permasalahan kesehatan, keamanan dan ketertiban, transportasi, pangan, energi, perlindungan sosial, pendidikan, ekonomi, tenaga kerja, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan III ini, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan melakukan rapat-rapat bersama dengan pemerintah, juga diarahkan dan fokus pada penanggulangan covid-19 dan dampaknya," ujar Puan.(OL-4)

BERITA TERKAIT