12 May 2020, 15:20 WIB

Pemprov DKI Dapat Rp968,7 miliar dari Efisiensi DPRD dan Dividen


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendapat suntikan dana total sebesar Rp968,7 miliar dalam waktu dekat. Sebanyak Rp265 miliar dipastikan dari hasil realokasi yang dilakukan DPRD DKI.

Realokasi yang dilakukan oleh DPRD, antara lain menghapus anggaran kunjungan kerja (kunker) baik ke luar Jakarta maupun ke luar negeri.

Sementara sisanya yang berjumlah Rp703,7 miliar, didapat dari setoran dividen BUMD DKI. Nilai ini berasal dari 19 BUMD.

"Ada 19 BUMD. Tidak akan bertambah. Ini yang sudah ada anggarannya, tinggal RUPS saja. Jadi, sudah pasti ada," kata Wakil Ketua Komisi C Rasyidi, Senin (11/5).

Jumlah tersebut berasal dari 19 BUMD, antara lain PT. Transportasi Jakarta (TransJakarta) sebesar Rp40,19 miliar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp24,47 miliar, PD. PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.

Rasyidi menyebut akan meminta dividen ini untuk segera disetorkan ke kas daerah. Dana tersebut akan dipakai untuk membantu penanganan covid-19 sebab dari hasil penyesuaian APBD 2020, Pemprov DKI mengalami defisit Rp2,9 triliun.

"Ya sudah pasti. Kita kurang Rp2,9 triliun. Untuk melaksanakan kegiatan, sosialisasi perda, kunker, itu tidak ada lagi dari situ. Kita berikan Rp265 miliar kemudian ditambah dividen Rp703,7 miliar, sudah hampir Rp1 triliun. Jadi, ini cukup membantu," tukasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengungkapkan mengalami defisit anggaran. Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) bersama DPRD DKI pada 5 Mei lalu, total pendapatan APBD DKI dari hasil penyesuaian menurun dari Rp87,95 triliun menjadi Rp47,18 triliun.

Sementara untuk belanja, setelah melakukan berbagai penghematan, angkanya masih tinggi. Dari Rp87,95 triliun menjadi Rp51 triliun.

Baca juga: Keluarkan Pergub Sanksi PSBB, Anies: Supaya Warga Disiplin

Sementara itu, Kepala BPBUMD Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan bahwa pihaknya telah menurunkan proyeksi deviden dari Rp750 miliar menjadi Rp703,73 miliar lantaran ada sejumlah BUMD yang baru selesai menetapkan nilai deviden dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Jadi, kita laporkan bahwa baru ada 3 BUMD yang baru selesai RUPS, yaitu Food Station, Bank DKI, dan MRT Jakarta. Sedangkan yang lain baru akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat, terus ada beberapa BUMD yang fokus terhadap penanganan covid-19, sehingga harusnya proyeksi deviden kita bisa menuju ke Rp750 miliar tadi. Namun, hari ini baru terkonfirmasi untuk realokasi sebesar Rp703,73 miliar,” jelas Faizal.

Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya optimal memastikan agar seluruh BUMD segera merealokasi deviden hingga CSR supaya kebutuhan masyarakat di tengah pandemi covid-19 bisa teratasi dengan baik.

“Besok kita akan langsung koordinasi dengan BUMD agar ada realokasi deviden dan dana CSR untuk covid-19, sebelum akhir bulan (Mei) ini harus sudah bisa terbayarkan kepada Pemprov DKI,” tandasnya. (OL-14)

 

BERITA TERKAIT