12 May 2020, 11:24 WIB

Dewan Keamanan PBB Siap Bahas Kekerasan di Rakhine, Myanmar


Deri Dahuri | Internasional

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan pertemuan melalui video conference untuk membahas kembaliya eskalasi kekerasan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Tak hanya itu, pertemuan juga akan membahas dampak pandemi virus korona di Myanmar.

Pertemuan secara tertutup yang dminta Inggris tersebut direncanakan digelar pada Kamis (14/5) mendatang.  Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener dari Swiss, dijadwalkan memberikan pemaparan soal eskalasi kekerasan di Myanmar.

Pada akhir April 2020, seorang petugas kesehatan pemerintah Myanmar terluka dan sopirnya  yang bekerja untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tewas. Petugas kesehatan dan sopirnya yang menaiki kendaraan bertanda PBB itu diserang sekelompok orang yang hendak membawa sampel Covid-19 di Rakhine.  

Kini di wilayah barat Myanmar telah terjadi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak bersenjata Arakan. Kelompok tentara Arakan yang menganut agama Budha menuntut otonomi bagi penduduk etnis Rakhine di negara bagian tersebut.  

Barat laut negara itu telah terlibat dalam perang saudara yang semakin brutal antara militer Myanmar dan pasukan pemberontak angkatan darat Arakan menuntut lebih banyak otonomi bagi penduduk etnis Rakhine di negara bagian itu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan terhadap petugas WHO dan sopirnya itu. Dia menyerukan "penyelidikan penuh dan transparan" dan agar para pelaku diadili sebagaimana disampaikan  juru bicara Sekjen PBB dalam sebuah pernyataan.

Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya seruan untuk gencatan senjata global dan perlindungan bagi warga sipil yang terlantar akibat pandemi Covid-19.

Pertemuan yang membahas Myanmar oleh Dewan Keamanan PBB digelar terakhir pada Februari 2020. Tiongkok yang mendukung Myanmar dan secara teratur menentang pelibatan PBB di negara itu. ‘Negeri Tirai Bambu’ menentang  pernyataan bersama yang diajukan 15 anggota Dewan Keamanan PBB.

Akibat konflik tersebut, korban tewas terus bertambah di Myanmar. Tak hanya itu, ratusan orang terluka dan puluhan ribu orang terlantar sejak pertempuran meletus mulai Januari 2020. Kedua belah pihak, militer dan pasukan Arakan, diduga melakukan pelanggaran kemanusiaan.

Sebelumnya, sejak awal Agustus 2017, sekitar 740.000 orang Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, melarikan diri ke wilayah Bangladesh. Muslim etnis Rohingya menyelamatkan diri dari kekejaman yang dilakukan militer Myanmar dan milisi Budha. Penyelidik PBB mengatakan telah terjadi genosida terhadap etnik Rohingya. (AFP/OL-09)

BERITA TERKAIT