11 May 2020, 20:32 WIB

Program KA Terbanyak Dipangkas dalam Realokasi Anggaran Kemenhub


Hilda Julaika | Ekonomi

ANGGARAN Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2020 harus dipangkas dari Rp43,11 triliun menjadi Rp32,6 triliun. Hal ini dilakukan lantaran semua kementerian dan lembaga diharusnya merealokasikan dananya untuk percepatan penanganan covid-19.

Adapun alokasi pemangkasan terbesar pada pembiayaan proyek dari surat berharga syariah negara di sektor Kereta Api (KA).

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kriteria efisiensi dilakukan untuk program dengan penyerapan anggaran yang rendah di bawah 90%, optimasi dan penundaan belanja modal untuk program strategis dengan kontrak multiyears. Selain itu juga program rapat dan perjalanan dinas hingga kegiatan operasional yang dinilai tak mendesak.

“Tak hanya itu proyek pembangunan yang desainnya belum selesai dan pembebasan lahan belum dilakukan juga akan didorong untuk menjadi proyek dengan kontrak multiyears,”ujarnya di rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (11/5).

Budi merinci proyek yang diperpanjang menjadi kontrak multiyears senilai Rp2,7 triliun, program kegiatan dekomposisi senilai Rp1,2 triliun, program kegiatan yang ditunda Rp4,7 triliun dan program subsektor yang dapat dipotong senilai Rp1,6 triliun.

Baca juga : Covid-19, Mayoritas Pengusaha Hotel tidak Mampu Bayar THR

“Berdasarkan kriteria itu kami melakukan kegiatan exercise merealokasi anggaran. Ada satu signifikan kegiatan kereta api yang kami lakukan pengurangan karena banyak proyek pembiayaan dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka kami berikan dengan kegiatan multiyear,”imbuhnya.

Sementara itu, detail mengenai pemotongan sektor lainnya terdiri dari perhubungan udara senilai Rp2 triliun dari Rp8,3 triliun menjadi Rp6,04 triliun. Hal tersebut dengan mempertimbangkan banyaknya pembangunan yang juga dapat dialihkan menjadi proyek tahun jamak.

Selanjutnya sektor perhubungan laut dipangkas senilai Rp1,9 triliun. Hal tersebut dikarenakan subsidi banyak dikucurkan sebesar 20% hingga 25% untuk program tol laut dan kapal perintis.

Sementara itu, untuk sektor perhubungan darat paling sedikit dipangkas karena sejak dua tahun lalu programnya dinilai Budi banyak yang produktif sebanyak Rp230 miliar menjadi Rp5,6 triliun. (OL-7)

BERITA TERKAIT