11 May 2020, 15:17 WIB

Anies Siapkan 5 Triliun untuk Korona, PSI : Tidak Sesuai Fakta


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

FRAKSI Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meragukan pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengklaim menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk penanganan Covid-19.

Menurut PSI, berdasarkan situs dashboard-bpkd.jakarta.go.id, realisasi pendapatan sebesar Rp 15,7 triliun, sedangkan belanja Rp 12,7 triliun. Oleh karena itu, dana yang tersedia sekitar Rp 3 triliun.

“Dari uang sekitar Rp 3 triliun yang tersedia saat ini, harus dikurangi untuk gaji pegawai dan biaya operasional. Dari mana hitungan Rp 5 triliun itu? Saya mohon Pak Gubernur bicara sesuai fakta, jangan memberi informasi yang keliru kepada masyarakat,” ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi, dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5).

Viani menyebut, pada 2 April Anies mengklaim telah mengalokasikan Rp 3 triliun untuk penanganan covid. Sementara, berdasarkan Pergub 28 tahun 2020 (26 Maret 2020), anggaran penanganan Covid-19 yang telah tersedia sebesar Rp 1 triliun di pos belanja tidak terduga (BTT).

“Untuk anggaran yang Rp 3 triliun saja belum bisa dipenuhi, tapi kok berani mengklaim sudah menyediakan Rp 5 triliun. Kalau benar sudah disediakan anggaran Rp 5 triliun, mana Pergub-nya?"jelas Viani.

Menurutnya, anggaran Rp5 triliun itu semakin tidak masuk akal, karena sampai saat ini Pemprov DKI belum bisa menjelaskan rincian kegiatan yang akan dialihkan untuk penanganan covid-19.

Apalagi, katanya, diperkirakan APBD 2020 akan defisit sekitar Rp 40 triliun, sehingga ruang anggaran yang tersedia semakin sempit. Oleh karena itu, Pemprov DKI harus melakukan efisiensi besar-besaran.

“Efisiensi anggaran harus lebih agresif lagi jika ingin menambah dana penanganan covid-19 dari Rp 1 triliun menjadi Rp 5 triliun. Sayangnya, belum ada tanda-tanda pemotongan atau penghapusan beberapa pos anggaran yang tidak mendesak, seperti pembebasan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan pembangunan trotoar,” tukas Viani.

Viani mengatakan, menurut situs apbd.jakarta.go.id, kegiatan pengadaan tanah di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota senilai Rp 1,5 triliun. Sementara itu, pembangunan trotoar di Dinas dan Suku Dinas Bina Marga sebesar Rp 1,2 triliun. Total keduanya Rp 2,7 triliun.

Melalui surat nomor 161/-1.713 tanggal 20 April 2020, Gubernur DKI Jakarta memberitahukan rincian kegiatan yang dipotong atau dihapus. Di dalamnya, pengadaan tanah RTH hanya dipotong Rp 25 miliar. Sedangkan pembangunan trotoar tidak ada pemotongan sama sekali.

“Jika Pemprov DKI benar-benar ingin menyediakan Rp 5 triliun untuk penanganan covid-19, maka Pak Gubernur harus berani menghapus anggaran pengadaan tanah dan pembangunan trotoar. Lumayan banget kalau uang Rp 2,7 triliun itu bisa dialihkan untuk insentif ekonomi dan bansos,” pungkas Viani. (OL-4)

BERITA TERKAIT