11 May 2020, 10:30 WIB

​​​​​​​Bawaslu: Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada Andalkan TI


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan teknis penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak berubah setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 terbit. 

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan Perppu penundaan pilkada itu tidak mengubah kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menangani pelanggaran pilkada. Laporan atau pengaduan pelanggaran pilkada dapat dilakukan dan diverifikasi menggunakan teknologi informasi.

Ia menyebut kewenangan penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/kota tetap mengacu pada pasal 30 huruf b, c, d, e Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan MK no 48/PUU-XVII/2019.

"Waktu penanganan pelanggaran baik yang bersifat laporan atau temuan tetap mengacu sesuai aturan UU Pilkada yakni hitungan 3+2 hari kalender," ujarnya dikutip dari siaran resmi Bawaslu pada Senin (11/5).

Disampaikannya, Bawaslu kabupaten/kota tetap berwenang melakukan pengawasan pelanggaran pilkada baik pidana maupun kode etik. 

Baca juga: Pemerintah Diminta Tunda Pilkada 2020

Adapun pelaporan dan pemberitahuan kelengkapan syarat formil dan materill dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana pilkada saat pandemi Covid-19, terang Dewi, dapat disampaikan melalui surat elektronik, pesan aplikasi Whatsapp atau alat komunikasi lainnya apabila tidak bisa melakukan pertemuan secara fisik.

"Kita bisa melakukan proses klarifikasi melalui teknologi informasi, tujuan dari klarifikasi melindungi para pihak, untuk memberikan keadilan, memastikan apakah laporan itu bisa dibuktikan pelapor atau tidak,” ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu itu.

Dewi melanjutkan, proses klarifikasi secara tatap muka langsung atau menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan berita acara (BA) klarifikasi dapat dikirimkan kepada para pihak yang akan diklarifikasi. Selanjutnya, pihak yang akan diklarifikasi memberikan surat pernyataan bersedia diklarifikasi melalui teknologi informasi, dan dilakukan perekaman.

Di tengah masa pandemi, Dewi menuturkan pihaknya mengatur ulang program penanganan pelanggaran pilkada. Selain membangun sistem penanganan pelanggaran berbasis teknologi informasi, peraturan bersama Sentra Gakkumdu dengan Kepolisian dan Kejaksaan juga akan direvisi.

“Saya kira ini beberapa penyesuaian-penyesuaian yang kami lakukan agar nanti pilkada yang dilakukan dimasa covid-19 ini tidak mengurangi kualitasnya," papar dia. (A-2)

 

 

BERITA TERKAIT