11 May 2020, 06:05 WIB

Ketika Agama dan Negara Bersanding


Nasaruddin Umar Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta | Renungan Ramadan

BANYAK negara memimpikan untuk seperti Indonesia; saat agama dan negara bersanding bagaikan sebuah pasangan yang saling melengkapi satu sama lain.

Kekurangan negara ditutupi agama, dan kelemahan agama ditutupi negara. Keduanya sama-sama aktif memerangi musuh-musuh kemanusiaan dan sama-sama memperjuangkan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan.

Antara bahasa agama dan bahasa negara sama-sama mengisi jiwa dan pikiran masyarakat. Apa yang buruk bagi negara, buruk juga bagi agama. Apa yang buruk bagi agama, buruk juga menurut negara. Sebaliknya, apa yang baik bagi agama, baik juga menurut negara. Apa yang baik bagi negara, baik juga menurut agama.

Agama dan negara saling mendukung sekaligus saling memandu (untuk tidak menggunakan kata ‘mengontrol’) satu sama lain. Agama memberi masukan kepada negara agar tidak jatuh menjadi negara sekuler. Negara juga memberi masukan penerapan ajaran agama agar negara tidak menjadi negara agama. Idealnya hubungan dinamis diantara keduanya sebaiknya terukur dengan mengacu kepada kondisi objektif bangsa.

Jika berada dalam kontrol ketat agama, negara menjadi subordinasi dari kekuatan agama dan menjadilah negara itu sebagai negara agama,
seperti yang pernah ditampilkan sejumlah negara agama. Misalnya, negara Republik Islam Iran, Pakistan, Afghanistan, dan negara-negara lainnya.

Sebaliknya jika negara mengontrol ketat agama, agama akan menjadi subordinasi kekuatan negara yang diwakili pemerintah. Jika ini terjadi, dikhawatirkan bisa terjadi dua hal. Pertama, agama dirangkul dan dijadikan kekuatan legitimasi oleh penguasa untuk meraih loyalitas dan dukungan. Kedua, agama dijadikan target atau sasaran kebijakan, dan samasekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh eksistensi dan pengaruh luas di dalam masyarakat, karena agama dianggap sebagai rival yang juga menuntut loyalitas masyarakat.

Ketika sebuah rezim memperalat agama sebagai kekuatan legitimasi untuk mengukuhkan kekuasaan, pada saat itu agama akan tampil dengan wajah garang. Ini mengingatkan kita ketika paruh pertama rezim Orde Baru yang mengontrol agama sedemikian kuatnya.

Seolah-olah, agama menjadi bagian dari ancaman strategis nasionalisme yang perlu dimata-matai. Berbagai akronim menakutkan ikut mengambil bagian, seperti Komando Jihad, kelompok fundamentalis, aliran sesat, NII, dan akronim lainnya. Aktivis agama sering kali diperhadapkan dengan institusi negara yang menakutkan seperti Kopkamtib yang pernah memiliki kewenang an amat luas itu. Yang ideal sebenarnya ialah agama menjadi partner aktif pemerintah dalam mewujudkan cita-cita NKRI. Sebaliknya jika sebuah rezim memperalat negara sebagai kekuat an legitimasi guna mengukuhkan kekuasaan, saat itu agama akan ditekan sehingga dianggap sebagai ancaman nasionalisme yang amat berbahaya.

Negara bisa jatuh ke dalam negara totaliter yang menganggap nilai dan ajaran agama sebagai rival nilai-nilai negara yang selalu harus dicurigai. Akibatnya, negara bisa jatuh menjadi negara sekuler. Sejarah seringkali berulang. Ketika sang penguasa memegang kendali agama
dan digunakan sebagai kekuatan ekstra untuk melegitimasi kekuasaan, di situ akan terjadi bencana kemanusiaan yang mengerikan.

Betapa tidak, manusia akan dipaksa tunduk di bawah otoritas penguasa. Siapa pun yang berusaha membangkang dari otoritas itu bisa berarti malapetaka baginya. Peristiwa yang menimpa Galileo yang harus menjadi tumbal dari kekejaman raja sering dijadikan contoh akan bahayanya jika agama menjadi stempel legitimasi penguasa.

Idealnya, agama dan negara saling mengontrol dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan luhur bangsa. Jika hal ini bisa dicapai, cita-cita dan tujuan agama dan negara bisa dicapai secara paralel. Satu sama lain saling mendukung dan tidak terkesan ada persaingan satu sama lain. Agama dan negara memang berpotensi berhadap-hadapan satu sama lain, karena keduanya menuntut loyalitas penuh dari obkek yang sama. Kita sangat yakin Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan berjalan serasi dan saling mendukung satu sama lain menuju baldatun thayyibah wa Rabbun gafur.

BERITA TERKAIT