11 May 2020, 02:16 WIB

Data Amburadul, Penyaluran BST di Kupang Picu Protes


Palce Amalo | Nusantara

PENYALURAN Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, memicu protes. Pasalnya, bantuan dinilai tidak tepat sasaran atau tidak adil.

Di Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, protes muncul setelah ada pengusaha yang menerima BST senilai Rp 600 ribu tersebut. Lurah Niki-Niki, Fety Nope mengatakan kondisi itu terjadi karena pembagian bantuan tidak mengunakan data keluarga miskin yang dikeluarkan  kelurahan, tetapi menggunakan data dari dinas sosial.

"Kalau dinas sosial dan dinas-dinas terkait melakukan pendataan sendiri, risikonya seperti sekarang," katanya, Minggu (10/5).

Pembagian dana bantuan untuk warga terdampak pandemi korona di kelurahan itu berlangsung sejak Jumat (8/5) untuk 53 keluarga. Namun menurut Fety, banyak warga berdatangan ke lokasi pembagian bantuan dan menyaksikan ada pengusaha yang turut menerima bantuan, sehingga memicu protes. "Terjadi keributan dan sedikit protes," ujarnya.

Menurut Nope, warga Niki-Niki yang tergolong miskin dan berhak menerima bantuan sebanyak 227 kepala keluarga, termasuk di antaranya sejumlah janda dari kalangan warga keturunan. "Janda-janda itu juga berhak menerima bantuan. Kadang-kadang kita melihat orang keturunan itu berpendapatan besar, tetapi semua orang juga terdampak korona, apalagi janda," ujarnya.

Kecuali janda dari warga keturunan, tambahnya, pengusaha seharusnya tidak boleh menerima bantuan tersebut. "Sekitar 10 sampai 15  pengusaha," ujarnya.  

Menurut Nope, masih banyak keluarga miskin di kecamatan yang berjarak sekitar 30 kilometer di So'e, ibu kota Timor Tengah Selatan itu yang butuh bantuan. Ia meminta, pengusaha yang telah telanjur menerima bantuan, untuk mengembalikannya agar diberikan kepada  orang yang berhak.

Sedangkan di Keluraan Oebufu, Kota Kupang, bantuan beras lima kilogram bagi keluarga terdampak pandemi korona juga menuai protes. Bantuan  tersebut berasal dari Dinas Sosial Kota Kupang.

Protes muncul karena jumlah keluarga miskin penerima bantuan di rukun tetangga (RT) berbeda jauh dari RT lainnya. Di antaranya di RT 32,  penerima bantuan sebanyak 27 keluarga, sedangkan penerima bantuan di RT lainnya antara satu dan dua keluarga.

Lurah Oebufu Zet Batmalo mengatakan kondisi itu terjadi karena data penerima bantuan bukan diambil dari kelurahan, melainkan didata sendiri petugas dinas sosial. "Memang ada ketidakadilan dalam  penyerahan bantuan," ujarnya. (R-1)

BERITA TERKAIT