10 May 2020, 21:42 WIB

Sesumbar ke Media Asing, Anies Dituding Mainkan Politik Pinokio


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

PERNYATAAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di salah satu media Australia menjadi sorotan. Pasalnya, Anies dalam artikel tersebut menyatakan dirinya sudah bersikap waspada dan melakukan monitoring terhadap covid-19 sejak Januari, saat virus itu masih bernama pneumonia Wuhan.

Anies bahkan mengkritisi sikap pemerintah pusat yang menutup kesempatan pemda untuk bisa melaksanakan tes PCR sendiri. Hal itu diketahui saat Anies mengajukan agar Labkesda DKI dapat melakukan tes PCR virus baru tersebut namun ditolak.

Baca juga:DKI Tetap Gelar Rapid Test Covid-19

Namun, fakta di lapangan berbeda. Sikap waspada Anies bertolak belakang dengan kemampuan Pemprov DKI dalam menangani covid-19. Labkesda DKI justru baru bisa melakukan tes PCR pada April, atau tiga bulan setelah Anies menyatakan melakukan antisipasi covid-19 melalui kegiatan monitoring yang dilakukan.

Hal tersebut dikritisi oleh politikus PDIP Jhony Simanjuntak yang juga anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau saya pelajari Pak Anies selama dia menjabat hampir tiga tahun ini, dia ini lebih banyak bohongnya. Saya menyebut ini politik pinokio," kata Jhony kepada Media Indonesia, Minggu (10/5).

Ia mengungkapkan selama ini Anies hanya mengedepankan teori namun miskin implementasi. Jika Anies benar-benar telah mewaspadai covid-19 lebih dulu dari pemerintah pusat, seharusnya tidak sulit bagi DKI melakukan tes PCR ketika pemerintah pusat akhirnya mengumumkan kasus positif covid-19 pertama pada 2 Maret 2020 lalu.

"Buktinya ada balai laboratorium kesehatan di Sulawesi yang bulan Maret itu sudah bisa melakukan tes PCR meski izin dari Kemenkes belum ada. Jadi ini murni dia bisa bicara teori saja. Implementasi, maaf masih kurang begitu ya," ujarnya.

Baca juga:Menko PMK; Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Penyaluran Sembako

Jhony yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta bidang kesejahteraan rakyat pun menilai Anies tidak siap menangani covid-19. Dari pantauannya, Dinas Kesehatan pun keteteran menghadapi pasien covid-19.

Tidak hanya dari sisi penanganan kesehatan, Anies juga keteteran menghadapi dampak ekonomi.

"Itulah saya bilang jangan buru-buru mengatakan mau minta lockdown atau karantina wilayah. Menghadapi dampak ekonomi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja dia sudah sulit. Apalagi lockdown yang seluruh masyarakat termasuk sampai hewan peliharan harus diberi makan oleh negara," tandasnya.

Ia pun meminta agar di masa PSBB ini Anies lebih maksimal dalam melakukan implementasi dan pengawasannya. Sebab, PSBB yang sudah dimulai pada 10-23 April lalu diperpanjang hingga 22 Mei saat ini masih belum memperlihatkan adanya kesadaran masyarakat terkait bahaya wabah covid-19.

Baca juga:DKI Bayar Rp207 Miliar untuk Formula E, DPRD: Jangan Maksa

"Di utara sini dekat tempat tinggal saya itu waduh ramai sekali. Lalu masih ada gelaran pasar kuliner kalau malam, itu seperti tidak ada PSBB. Jadi lebih baik diperbaiki tataran kesadarannya di masyarakat bahwa mereka harusnya berada di rumah saja, berikan bansos supaya mereka tidak keluar rumah. Sosialisasikan terus melalui aparat RT, RW, PKK, itu saya kira yang harus dilakukan," pungkasnya. (Put/A-3)

BERITA TERKAIT