10 May 2020, 05:00 WIB

Sinergi Strategi Ekonomi dan Protokol Kesehatan


Fetry Wuryasti | Weekend

PEMBERLAKUAN bekerja dari rumah yang hampir mencapai dua bulan telah menunjukkan dampak sosial ekonomi yang tidak remeh. Survei daring yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) menunjukkan banyak buruh/karyawan telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Survei yang dilakukan terhadap 1.112 responden selama 24-29 April yang hasil lengkapnya juga dapat dilihat di Instagram @lipiindonesia ini juga menunjukkan tingkat pendidikan buruh dan sektor pekerjaan yang paling terdampak pandemi. Lalu, bagaimana kondisi tersebut menggambarkan kerentanan ataupun kesempatan alih profesi? Berikut wawancara Media Indonesia pada Rabu (6/5) dengan peneliti LIPI yang menjadi Koordinator Tim Survei Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja, Ngadi, mengenai survei yang menggunakan teknik accidental sampling dengan pembobotan penghitungan bobot variabel sampel menggunakan data Sakernas BPS Agustus 2019, serta target usia 15 tahun ke atas:
 
Seberapa berkorelasinya pemberlakuan PSBB terhadap PHK buruh?

Sebenarnya, meskipun PSBB yang pertama diterapkan di Jakarta, dampaknya akan luas ke seluruh Indonesia karena memang PSBB akan berdampak kepada mobilitas dan aktivitas penduduk. Sebab, banyak penerbangan dari Jakarta ke kota-kota lain yang berhenti atau dikurangi. Lalu hubungan ekonomi antara Jakarta dan kota-kota maupun daerah yang lain, akhirnya tetap meskipun PSBB berawal dite­rapkan di Jakarta. Secara ekonomi, dampaknya akan melingkupi seluruh Indonesia.

PSBB dimulai 10 April, ternyata berjarak hanya sekitar dua minggu telah banyak sekali yang mengalami PHK. Kami prediksi kalau masih akan berlanjut PSBB karena kemampuan finansial perusahaan semakin berkurang, otomatis mau tidak mau gelombang PHK akan semakin besar kalau tidak kita antisipasi.
 
Jumlah 1.112 responden ini bisa menggambarkan kondisi buruh se-Indonesia?

Kami harapkan begitu. Namun, memang karena kami surveinya online, ini memang 75,7% merupakan penduduk Pulau Jawa dan distribusi responden menurut tempat bekerja pun 75,1% didominasi Pulau Jawa dengan dan persentase 37,7% be­kerja di DKI Jakarta. Meskipun status PSBB beda-beda, mereka terdampak semua secara ekonomi. Kami harapkan ini menggambarkan kondisi seluruh Indonesia.

Nanti, di survei lanjutan kami akan ada data pengusaha sampai seberapa besar sebetulnya pemilik usaha/perusahaan bisa bertahan di kondisi ini. Ada sebagian yang tidak terdampak. Bahkan, sedikit perusahaan yang mengalami kenaikan produksi. Ini terjadi pada usaha-usaha yang berkaitan dengan kesehatan. Namun, sebagian besar perusahaan, lebih dari 90% menyatakan dia terdampak oleh covid-19.
 
Dengan tingkat pendidikan terdampak PHK banyak di lulusan SLTA, seberapa besar mereka ren­tan terhadap garis kemiskinan?

Jadi, kalau kita lihat dari tingkat pendidikan, khusus SLTA ada 34,9%. Ini yang terkena PHK. Lalu SMP ke bawah tingkat terkena PHK-nya lebih tinggi. Artinya, mereka yang berpendidikan rendah ini sangat rentan dengan PHK.

Kemudian kalau dari usia, ada usia 15-24 tahun ini paling riskan atau rentan ter-PHK. Mereka usianya muda dan berpendidikan SMA maupun SMP. Pekerja yang pendidikannya rendah ini, pendapatannya rendah dan mereka sangat riskan untuk jatuh ke kemiskinan. Makanya, dengan PHK ini akhirnya memang akan semakin banyak tenaga kerja yang membutuhkan bantuan.

Bagaimana dengan kemampuan buruh ter-PHK ini untuk alih pekerjaan atau usaha?

Dalam kondisi darurat virus korona dan pemberlakuan PSBB, sangat sulit menciptakan usaha baru, terutama bagi mereka yang terkena PHK. Yang usaha sudah ada saja sangat terpengaruh hingga terhenti operasionalnya, apalagi mereka yang baru mau masuk ke bidang usaha baru.

Kemudian korban-korban PHK di masa darurat virus korona, ini sebenarnya yang tadinya mereka tidak miskin, tetapi kemudian sekarang jatuh miskin tidak punya pekerjaan dan pendapatan, mereka belum terdata oleh bantuan-bantuan sosial itu. Maka itu, sebagian besar dari mereka akan lebih mengandalkan bantuan dari masyarakat. Jadi, memang saat ini masalah di data masih ada. Akibatnya, sasaran bantuannya bukan mereka.

Dari survei LIPI, 76% responden telah terinformasi mengenai kartu prakerja meskipun baru 24% yang telah mendaftar, apa artinya ini?

Saya kira yang pertama karena kuota kartu prakerja yang memang masih terbatas cakupannya. Lalu kedua karena sebagian tidak terlalu yakin dengan kondisi fasilitas yang diharapkan dari kartu prakerja. Sebab, setelah pelatihan, peserta kesulitan juga untuk menciptakan pekerjaan itu. Dan memang setelah dilatih, juga sudah di-highlight pemerintah memang tidak menjamin setelah pelatihan peserta akan mendapat pekerjaan. Jadi, yang paling utama bagi korban PHK, sebenarnya memang bantuannya sehingga bisa bertahan di tengah kondisi pandemi ini.

Survei menunjukkan ada 40,2% responden pencari kerja yang masih optimis. Lalu bagaimana pemerintah bisa menjaga optimistis ini?

Ya, sebagian ternyata masih optimistis dan sangat optimistis be­kerja. Ternyata ini terdistribusi oleh beberapa hal. Sebagian besar mengatakan optimis sudah diterima di tempat kerja dan tinggal menunggu panggilan saja (43,8%).

Kemudian yang 32,1% mengatakan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sisanya 15% menyatakan darurat korona ini akan segera berlalu dalam beberapa bulan mendatang. Sebagian kecil mengatakan 8,6% yakin pemerintah menjamin kondisi perekonomian akan pulih kembali.

Minimal kita sambut baik, artinya mereka masih optimistis terhadap kondisi perekonomian. Mungkin nanti ada survei lagi untuk mengecek ini.

Soal perekrutan tenaga kerja memang bisa saja masih dilakukan perusahaan-perusahaan yang tidak terdampak ekonominya karena daru­rat korona. Memang di survei kami yang berikutnya akan dirilis, ada sekitar 40% yang menyatakan tidak berdampak dan ada yang meningkat ekonominya. Diharapkan ini yang bisa meng-cover tenaga kerja.
 
Apa saran untuk regulator?

Prinsipnya pengangguran akan bertambah tinggi sebagai dampak pandemi korona untuk itu berbagai kebijakan dari pemerintah harus dipastikan agar sampai pada korban PHK.  Keselamatan jiwa tetap harus diutamakan sehingga protokol kesehatan termasuk PSBB harus tetap dijaga. Perlu dipikirkan strategi untuk menghidupkan ekonomi dan protokol kesehatan tetap berlaku. Misalnya pedagang di Salatiga yang tetap berdagang tetapi mereka menjaga jarak antarlapak dan pengunjung tetap menggunakan standar kesehatan. (M-1)

BERITA TERKAIT