09 May 2020, 20:05 WIB

Menteri Jokowi Gaduh Bansos Jakarta, Nasdem: Malu Sama Rakyat


Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum

KETUA Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta. Menurutnya, ditengah pandemi Covid-19 seharusnya sesama pejabat tidak sibuk saling menyalahkan.

“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yan sedang kesusahan,” kata Wibi dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (9/5).

Fraksi NasDem, ucapnya, tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bansos tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Menurut Wibi, yang terpenting pemerintah menjamin kebutuhan warga yang terdampak Covid-19 dipenuhi.

Ia meminta semua pihak bersinergi untuk meminimalisir beban warga yang banyak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan tanpa digaji

"Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan," tutur Wibi.

Pemerintah pusat, sebut Wibi, seharusnya terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Wibi menjelaslan, alasan pemprov DKI meminta bantuan ke pusat karena terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.

“Kami juga meminta Pemprov fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” pungkas Wibi.

Diketahui, tiga menteri Jokowi yang mengkritik keras Gubernur Anies Baswedan soal bansos ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Sri Mulyani, secara gamblang dihadapan anggota DPR RI menyebut Pemprov DKI tidak memiliki anggran untuk bansos. Sehingga meminta bantuan ke pusat menganggarkan bansos berikutnya.

Sedangkan, Muhadjir dan Juliari mengkritik data penerima bansos DKI yang tidak akurat dan dituding tumpah tindih. Akibatnya, pusat kerepotan menyalurkan paket sembako ke warga. (OL-4)

BERITA TERKAIT