09 May 2020, 18:30 WIB

Soal Data Bansos, Pengamat Nilai Pemda Harus Lebih Proaktif


Ihfa Firdausya | Megapolitan

AKURASI data penerima bantuan sosial Covid-19 menjadi persoalan saat penyaluran bansos di DKI Jakarta. Permasalahan data ini membuat banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai permasalahan tersebut harus segera diatasi. Hal ini agar tidak merembet ke daerah lain.

Baca juga: Kabar Baik! Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Makin Banyak

Dalam hal ini, dia menyebut pemerintah daerah harus lebih proaktif. Pasalnya, pemerintah daerah memiliki perangkat seperti RT/RW untuk mendata warganya.

"Jadi yang kerja keras sekarang harus pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu posisinya pasif saja menerima data yang disampaikan pemerintah daerah," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (9/5).

"Pemerintah daerah yang tahu ini orang mana, mereka yang tahu daerahnya masing-masing," imbuhnya.

Trubus mengimbau agar jangan sampai terjadi distrust/ketidakpercayaan terhadap pemerintah karena persoalan data. Hal itu, katanya, rawan menimbulkan konflik sosial.

"Menurut saya sekarang (pemprov) DKI ini segera ke lapangan agar kemudian didata ulang semua yang belum dapat, tidak usah membeda-bedakan orang DKI atau mana," katanya.

"Ini bukan lagi masalah mana yang salah dan benar, yang penting segera diberikan bantuan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pemudik yang tidak bisa mudik," jelasnya.

Trubus mengatakan persoalan data ini disebabkan beberapa hal. Pertama adalah ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah.

"Data itu kan sudah disepakati dalam rapat pemerintah pusat dan daerah bahwa 1,1 juta jiwa tanggung jawab pemprov DKI dan 2,5 juta pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaan tahap pertama, terjadi misalnya satu orang bisa menerima lebih dari satu bantuan. Itu disebabkan karena data yang disampaikan oleh pemprov data yang sama," ungkapnya.

Selanjutnya, dia mengungkapkan, terdapat juga masalah birokrasi dan transparansi. Selama ini di DKI, kata dia, tidak ada transparansi siapa saja yang telah mendapatkan bantuan.

Baca juga: Gerakan Kurva Landai Jadi Solusi Penurunan Kasus Covid-19

"Birokrasinya selama ini DKI Jakarta lebih mengutamakan mereka yang KTP Jakarta. Kemudian kebijakannya berubah termasuk yang non-DKI diberikan (bantuan). Jadilah bertambah banyak datanya," tutur Trubus.

Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir hal ini akan menjadi bom waktu karena bertentangan dengan rencana pemerintah dalam memutus penyebaran virus Covid-19 karena muncul konflik sosial. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT