09 May 2020, 14:08 WIB

Politisi NasDem Ungkap 106 Anggota DPRD Pertanyakan Data Anies


Theofilus Ifan Sucipto | Megapolitan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diminta memoles data penerima bantuan sosial (bansos). Data yang berantakan dikhawatirkan merampas hak masyarakat yang berhak menerimanya.

"Masih banyak kekeliruan. Kita harapkan ke depan agar dibenahi," kata anggota DPRD DKI Muhammad Idris di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Sabtu (9/5).

Baca juga: Menkop dan UKM Dorong Pembayaran Digital pada KUMKM

Idris menyayangkan data penerima bansos DKI yang amburadul. Bahkan, kata dia, seluruh anggota DPRD heran pada hal tersebut. "Saya bersama 106 anggota DPRD pun mempertanyakan hal itu," ujar politikus Partai NasDem itu.

Idris mengatakan pembenahan data penerima mendesak dilakukan. Hal itu, kata dia, untuk menjamin bansos yang diberikan tepat sasaran.

"Sehingga tidak merugikan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut," tuturnya.

Baca juga: Pembagian Bansos Berantakan, Pemprov DKI Diminta Jujur

Secara khusus, ungkap Idris, Fraksi NasDem DKI telah menyampaikan imbauan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

NasDem, kata dia, mendorong agar data penerima bansos itu segera diperbaiki. "Agar jangan sampai salah sasaran," ucap dia.

Baca juga: Sebut Anies Angkat Tangan soal Bansos, Srimul Dituding Politis

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut distribusi bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako ke 1,2 juta kepala keluarga (KK) rampung.

Namun, ia mengakui penyaluran paket sembako demi menghadapi pandemi korona (covid-19) itu belum sempurna. Sebanyak 1,6 persen penerima bansos mengembalikan bantuan karena bukan termasuk keluarga yang berhak. (X-15)

BERITA TERKAIT