09 May 2020, 06:56 WIB

Kantor Pos Pematangsiantar Mulai Bagikan Bantuan Sosial Tunai


Apul Iskandar | Nusantara

PT Kantor Pos (Persero) Kota Pematangsiantar mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, senilai Rp600 ribu untuk setiap Kepala Keluarga (KK). Bantuan tersebut diberikan kepada  8.613 KK di Kota Pematangsiantar yang terdampak covid-19.

Pemkot Pematangsiantar melalui Pj Sekretaris Daerah, Kusdianto  Kepala Kantor PT Pos Indonesia Kota Pematangsiantar, Sukianto serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Pematangsiantar, Mardiana melakukan monitoring pembagian BST tahap I di Kantor PT Pos Indonesia, Jalan Sutomo Ujung, Kota Pematangsiantar, Jumat (8/5).

Kusdianto menerangkan, BST merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah pusat dalam membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

"Saya berharap BST sebesar Rp600.000 dapat digunakan sebaik-baiknya di masa pandemi ini," kata Kusdianto.

Kusdianto menyampaikan apresiasi kepada Kantor PT Pos Indonesia yang dalam pencairan BST sudah melakukan protokol kesehatan dari pemerintah. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, petugas penyalur dan penerima manfaat telah menggunakan masker pelindung, dilakukan pengukuran suhu tubuh, serta pengaturan jarak antrean atau physical distancing.

"Kepada masyarakat saya mengimbau untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, seperti selalu menggunakan masker jika keluar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan antiseptik/hand sanitizer, dan jangan mudik," sebutnya.

baca juga: Banjir Sempat Rendam Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar Pariaman Silaen menjelaskan, BST dari Kemensos RI dibagikan kepada 8.613 kepala keluarga di Kota Pematangsiantar yangtersebar di delapan kecamatan melalui tiga tahap.

"Hari ini pembagian BST tahap I dengan jumlah penerima 3.454 ribu berupa uang tunai Rp600.000. Data nama dan alamat penerima BST langsung dari pemerintah pusat yang diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS," terangnya.  (OL-3)
 

BERITA TERKAIT