09 May 2020, 05:50 WIB

Berdamai bukan Berarti Menyerah


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

DUA hari lalu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat harus hidup berdamai dengan covid-19 hingga vaksin untuk melawan virus mematikan itu ditemukan. Namun, berdamai bukan berarti menyerah.

Dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan bahwa bangsa Indonesia terus berusaha keras dan berharap kurva pandemi covid-19 segera menurun. Namun, menurutnya, hingga vaksin atau obat yang efektif untuk menangkal ditemukan, masyarakat harus hidup berdamai dengan virus tersebut.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menegaskan, kemarin, berdamai dengan covid-19 bukan berarti takluk dalam perang melawan virus tersebut. “Bahwa covid itu ada, dan kita terus berusaha agar covid segera hilang. Tapi kita tidak boleh menjadi tidak produktif karena adanya covid menjadikan adanya penyesuaian dalam kehidupan,” jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut Bey, belum ada obat yang ampuh untuk membunuh covid-19. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat menjaga diri. “Ya, artinya jangan kita menyerah. Hidup berdamai itu penyesuaian baru dalam kehidupan, ke sananya yang disebut the new normal.”

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah benar-benar mampu mengendalikan pandemi covid-19 di Tanah Air sebelum melakukan pelonggaran pada sejumlah kegiatan untuk mendorong sektor ekonomi. “Kajian skenario pelonggaran sejumlah kegiatan yang beredar dan sudah dipresentasikan di seminar terbuka itu memang membutuhkan persyaratan yang ketat dalam pelaksanaannya. Intinya ialah pemerintah harus mampu mengendalikan pandemi covid-19 terlebih dahulu,” ujarnya.

“Mengingat dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang sudah dua periode, hal dasar penggunaan masker saja masih sering diabaikan.”

Pelonggaran

Pemerintah Indonesia pun telah melakukan sejumlah pelonggaran, termasuk mengizinkan transportasi publik kembali beroperasi mulai dua hari lalu. Pelonggaran itu memang untuk kalangan tertentu seperti pebisnis, petugas kesehatan, pejabat, dan anggota TNI-Polri, dengan persyaratan tertentu pula. Namun, kebijakan tersebut tetap disesalkan.

“Diperbolehkannya perjalanan atau transportasi udara, laut, dan darat mengangkut orang jelas membuat pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal,” cetus anggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi.

Akibat diizinkannya kembali operasional transportasi umum, jumlah pendatang ke Banyumas, Jawa Tengah, naik dua kali lipat. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Agus Noer Ali, pada Kamis (7/5) tercatat 9.000 orang tiba di Banyumas.

Di sisi lain, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Soekarno-Hatta pada Kamis (7/5) menjalankan prosedur rapid test terhadap penumpang WNI yang baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Menurut Senior Manager Branch Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Febri Toga, dari hasil tes diketahui 11 penumpang WNI positif terinfeksi covid-19.

Ke-11 penumpang eks kru kapal pesiar Italia tersebut, lanjut Febri, langsung dibawa ke RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, untuk mendapat perawatan intensif. Sejak April hingga Mei, ada 40 penumpang WNI yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta terindikasi positif korona setelah melewati tes cepat. (Put/LD/AT/X-8)

BERITA TERKAIT