09 May 2020, 04:40 WIB

DPR Bentuk Timsus Tangani Nasabah KSP Indosurya


Wan/E-2 | Ekonomi

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyatakan pihaknya akan mendesak Kementerian Koperasi dan UKM untuk ikut menyelesaikan kasus gagal bayar yang menimpa nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosurya Simpan Pinjam (ISP) yang mencapai Rp10 triliun.

Komisinya pun tak menutup kemungkinan membentuk tim khusus agar kasus gagal bayar itu segera terselesaikan sehingga tak merugikan nasabah, terlebih di masa tekanan ekonomi saat ini akibat pandemi covid-19.

“Saya turut prihatin kepada nasabah. Kita akan pantau langkah apa yang sudah dilakukan Kemenkop dan UKM, opsi apa yang visibel untuk jadi jalan keluar bagi nasabah,” kata Martin dalam rapat secara virtual dengan nasabah Indosurya, kemarin.

Ia juga mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap KSP Indosurya Cipta yang bisa menghimpun dana masyarakat hingga Rp10 triliun dengan iming-iming bunga di atas bunga deposito.

“Untuk kasus Indosurya, uang yang terlibat cukup besar Rp10 triliun. Saya pikir bisa membentuk tim khusus untuk pengawasan terkait Indosurya,” ucapnya.

Dalam rapat itu, Irvan, salah satu nasabah KSP Indosurya Cipta, menyebut sedikitnya 8.000 nasabah yang dirugikan dalam kasus gagal bayar itu.

Sejak Februari 2020, mereka tak dapat mengambil deposito mereka di koperasi itu yang totalnya mencapai Rp10 triliun.

“Pada 24 Februari 2020, beberapa nasabah mulai menerima surat dari Koperasi Indosurya bahwa uang di deposito tidak bisa dicairkan. Uang itu baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun ke depan, tergantung nominal simpanan,” keluhnya.

Pada 7 Maret, para nasabah menerima pemberitahuan via Whatsapp bahwa mereka bisa menarik simpan­an mulai 9 Maret 2020 dengan batas pengambilan Rp1 juta per nasabah.

“Tapi hanya dibatasi 50 nasabah per hari. Alhasil antreannya panjang sekali, tak semua nasabah kebagian,” ucap Irvan.

Dalam masalah itu, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan dua petinggi KSP Indosurya Cipta, HS dan SA, sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan Pasal 46 UU No 10/1998 tentang Perbankan, dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp20 miliar. (Wan/E-2)

BERITA TERKAIT