09 May 2020, 00:05 WIB

Rawan Korupsi, Pengawasan Dana Covid-19 Libatkan Banyak Pihak


Syarief Oebaidillah | Politik dan Hukum

BESARNYA anggaran penanganan pandemi covid 19 oleh pemerintah pusat, yaitu Rp405,1 triliun serta pemerintah daerah yang mencapai Rp1.051 triliun diharapkan mampu dipergunakan sebaik baiknya demi kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara untuk melawan wabah yang telah melumpuhkan berbagai sektor publik di tanah air.

Untuk itu, masyarakat, akademisi dan berbagai elemen bangsa lainnya diminta turut terlibat memantau dan mengawasi anggaran negara.yang besar ini.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan empat titik rawan korupsi dalam pemanfaatan dana Covid-19 tersebut

"Sebagai legislator kami membuka diri bersama BPKP, BPK, inspektorat kementerian atau lembaga penegak hukum, masyarakat, ormas, dan LSM, serta para akademisi dilibatkan dalam konteks pengawasan yang.mencakup pendataan sasaran bantuan,penyaluran bantuan sosial atau bansos dan lain-lainnya," kata Ferdiansyah ketika membuka webinar `Mencegah Korupsi Dana Covid-19`,yang digelar Pascasarjana Institut Stiami, Center of Public Policy Studies (CPPS) dan Aliansi Penyelenggaran Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti) di Jakarta, Jumat ,(8/5).

Webinar dipandu Direktur Pascasarjana Institut STIAMI yang juga Sekjen APPERTI Taufan Maulamin dengan narasumber lainnya Guru Besar Pendidikan UNJ Eliana Sari, Penasihat KPK 2013-2018 Abdullah Hehamahua, Dosen Pascasarjana Institut Stiami Jakarta Pandoyo, dan Dosen Pascasarjana Institut Stiami sekaligus pejabat BPKP rief Hadianto.

Ferdiansyah yang juga Sekretaris Fraksi MPR Partai Golkar ini memaparkan empat titik rawan korupsi. Pertama pada program pengadaan barang dan jasa yang dinilai rawan adanya tindak kolusi, mark-up harga, kick back (pemulangan manfaat yang diberikan), dan conflict of interest atau potensi konflik kepentingan.

Baca juga : Polisi Ringkus Oknum yang Potong Bansos Bagi Sopir Mikrolet

Kedua, alokasi sumber pendanaan yang memungkinkan adanya distorsi kesepakatan antara pembelian dan pengadaan yang semestinya dengan realisasi yang dilakukan.

Ketiga, filantropi atau sumbangan pihak ketiga karena rawan terjadi tumpang tindih pemberian bantuan. Bisa terjadi satu orang dapat menerima dua sampai tiga kali bantuan. Sementara ada masyarakat atau pihak lain yang masih belum mendapatkan bantuan sama sekali

Keempat masalah pendataan.Pengawasan ketat dapat meminimalkan data-data yang salah atau tidak tepat sasaran.

Ferdiansyah menegaskan terdapat ancaman pidana maksimal hukuman mati apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan .Hal.ini merujuk UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk pandemi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman mati..

Menurutnya stimulus Rp405,1 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana yang tertera dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, telah dialokasikan untuk sejumlah peruntukkan.

Seperti diketahui pemerintah telah menggelontorkab Rp405,1 triliun anggaran penanganan pandemi Covid-19 antara lain untuk sektor kesehatan, pemerintah menganggarkan Rp75 triliun, pemulihan ekonomi Rp150 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, dan dukungan untuk industri berbasis usaha kecil sebesar Rp70,1 triliun.

Guru Besar Pendidikan UNJ Eliana Sari mengatakan pentingnya pendidikan anti korupsi dan teladan kepemimpinan spiritualitas dalam menangani korupsi di Indonesia.

"Esensi korupsi merupakan masalah moralitas .Nah kita membutuhkan kepemimpinan efektif abad 21 yang merupakan kepemimpinan spiritualitas, " tegas Eliana. (OL-7)

BERITA TERKAIT