08 May 2020, 05:55 WIB

Berdamai dengan Covid-19


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

PRESIDEN Joko Widodo, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, kemarin, mengatakan, hingga
ditemukan vaksin yang efektif untuk virus korona atau covid-19, masyarakat harus hidup berdamai dengan covid -19 dalam waktu ke depan.

“Kita berusaha keras dan berharap puncak pandemi covid-19 ini segera menurun. Beberapa ahli mengatakan, ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, turun lagi, dan seterusnya,” ungkap Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa Indonesia beruntung sejak awal memilih untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), bukan karantina wilayah (lockdown) dalam mengatasi pandemi. Artinya, roda perekonomian tetap berjalan dan masyarakat masih bisa beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Saya melihat di beberapa daerah dari informasi yang saya terima, jalannya sepi, tetapi di kampungnya masih banyak yang bergerombol. Padahal, interaksi fisik harus dikurangi, harus jaga jarak, harus bermasker, harus sering cuci tangan sehabis kegiatan,” ujar Presiden.

Karena itu, Presiden pun mengajak masyarakat kembali berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Hingga kemarin, jumlahpasien positif covid-19 telah mencapai 12.776 orang. Dari jumlah itu, 2.381 dinyatakan sembuh dan 930 meninggal.

Sebelumnya, Presiden menargetkan kurva kasus covid-19 menurun bulan ini. Seluruh kementerian dan lembaga terkait pun diminta perang total melawan korona.

“Target kita Mei harus betul-betul tercapai sesuai target, yaitu kurvanya sudah harus turun,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Selain itu, Jokowi menargetkan kurva korona masuk posisi sedang pada Juni dan masuk pada posisi ringan pada Juli. “Dengan cara apa pun.”

Mudik dilarang

Meskipun izin operasional semua moda transportasi mulai diberlakukan kembali sejak Kamis (7/5), pemerintah tidak mengubah sikap terkait aturan tentang mudik.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kegiatan mudik tahun ini tetap dilarang.

“Mudik tetap dilarang. Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang ini,” ujar Doni dalam konferensi pers, Rabu (6/5). Ia menyadari adanya kebingungan di tengah masyarakat pascapembukaan kembali izin operasional oleh Kemenhub tersebut.

Doni memastikan bahwa pemberlakuan izin operasional itu tidak lantas membuat pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik. Maksud izin itu hanyalah untuk memperlancar jalannya pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. “Termasuk juga pengiriman tenaga medis dan spesimen,” tutur Doni.

Juru bicara Kemenhub Adita pun membenarkan bahwa kegiatan mudik tahun ini tetap dilarang. “Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan, yakni tetap, pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB. Yang diatur itu pengecualian kegiatan terkait penanganan covid-19 dengan kriteria dan syarat-syaratnya ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” ujar Aditia, Rabu (6/5).

Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto pun meminta PT Angkasa Pura 2 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan lebih antisipatif terhadap jadwal kedatangan penumpang di bandara sehingga selalu siap menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyesalkan adanya relaksasi larangan mudik berupa pengecualian untuk orang tertentu. “Praktik di lapangan akan sulit dikontrol, bahkan sangat berpotensi disalahgunakan.” (Hld/Dhk/Ssr/Ata/Ant/X-6)

BERITA TERKAIT