07 May 2020, 19:57 WIB

Bansos Kisruh, Pemerintah Pusat dan DKI Seharusnya Berkomunikasi


Despian Nurhidayat | Megapolitan

KEPALA Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan bahwa saat ini terjadi masalah pada pendataan penerima bantuan sosial (bansos) dan perlu dikaji ulang.

Menurutnya, data penerima bansos didapatkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Permasalah yang terjadi ialah sumber data yang menjangkau pekerja di sektor informal yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan menengah belum masuk dalam DTKS.

Baca juga: Khofifah Jamin Makanan untuk Warga Layak Konsumsi

"Mekanisme penyaluran bansos perlu dibedakan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan. Pemerintah dapat menyalurkan bansos melalui perusahaan teknologi finansial untuk masyarakat di perkotaan, dan melalui transfer bank bagi masyarakat di perdesaan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).

Salah satu dampak yang terjadi atas kurang optimalnya pengelolaan data dan koordinasi adalah sengkarut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Idealnya, menurut Josua, pemerintah pusat dapat memberikan bansos yang tidak dapat pemerintah daerah penuhi. Namun, tumpang tindih data antara keduanya mendorong ketidakefisienan dalam pemberian bansos pada periode kedua kemarin.

"Agar masyarakat berpenghasilan rendah ke depannya dapat diberikan bantuan secara optimal, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu berkomunikasi terkait pembagian peran dalam distribusi bansos serta data-data untuk masyarakat yang rentan miskin," sambungnya.

Selain komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, Josua juga menyarankan verifikasi data penerima bansos perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Ada Pengecualian Beroperasi, Stasiun Senen Masih Tutup

Data yang diverifikasi oleh pemda tersebut barulah diteruskan ke pemerintah pusat apabila anggaran pemda tidak dapat memenuhi keseluruhan penyaluran bansos.

"Jadi, sebetulnya yang menjadi koordinasi dan manajemen data dari pemda yang mestinya harus diperbaiki dan diverifikasi untuk menghindari data penerima bansos yang tumpang tindih," pungkas Josua. (Des/A-3)

BERITA TERKAIT