07 May 2020, 17:24 WIB

Pakar Ilmu Politik Anggap Jimly Asshiddiqie tidak Seksama


Henri Siagian | Politik dan Hukum

PENGAJAR Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menganggap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie tidak menelusuri fakta dengan seksama terkait penanganan virus korona atau covid-19 di negara demokrasi.

"Faktanya enggak ditelusuri dulu dengan seksama," kata Airlangga kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).

Dia memaparkan fakta yang lebih kuat kalau beberapa negara demokrasi, baik secara institusional maupun kualitas demokrasi tidak merosot, yang memiliki kemampuan terbaik menghadapi covid-19.

"Negara demokrasi yang dipimpin perempuan dan tidak terpikat rayuan populisme kanan seperti Selandia Baru, Islandia, Denmark, Australia, Norwegia, dan Taiwan adalah negara-negara yang mampu menjaga ketahanan sosial menghadapi virus korona dengan korban warga meninggal terbatas," papar Airlangga.

Baca juga: Jimly Anggap Negara Nondemokrasi lebih Baik Tangani Korona

Adapun negara demokrasi dengan tingkat kematian terbesar seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Inggris, adalah negara-negara dengan kualitas demokrasi sedang terjungkal karena dipimpin oleh kekuatan populis kanan.

Sebab, imbuhnya, pemerintah di negara-negara populis kanan itu lebih mengedepankan pertimbangan ekonomi demi popularitas pemimpin ketimbang keselamatan warga mereka.

Baca juga: Polri Belum Denda Pelanggar PSBB dan Larangan Mudik

Pemimpin populis kanan itu, imbuhnya, memiliki karakteristik tidak percaya dengan peringatan ilmuwan, menyalahkan yang lain, meremehkan peringatan, dan mengutamakan pasar daripada keselamatan warga mereka.

"Sehingga penilaian demokrasi sama dengan rentan korona itu tidak valid," tegas dia.

Menurut dia, kunci menghadapi virus korona bukanlah monopoli negara otoritarian atau nondemokrasi, melainkan kualitas pemimpin di negara yang peduli terhadap warga dengan karakter decisive, peduli, jujur menyatakan bahaya sebagai bahaya, kapasitas teknologi dan akses warga terhadapnya, serta secara ekonomi-politik adalah negara dengan tingkat kompromi terendah terhadap platform ekonomi neoliberalisme.

Baca juga: Dukung Exit Strategy, Kadin: Pabrik Siap Beroperasi Kembali

Di negara demokrasi yang bisa menangani virus korona, kata dia, pemimpin sigap dan hadir di masyarakat. "Mereka hadir dan mengambil kebijakan melindungi warga yang mungkin pahit secara ekonomi. Mereka juga sudah memperhitungkan kepahitan itu dengan menjamin supply chain produk kebutuhan masyarakat. Mereka tinggal menunggu waktu untuk pemulihan ekonomi lebih awal dari negara-negara yang tidak sigap," ujarnya. (X-15)

BERITA TERKAIT