07 May 2020, 16:45 WIB

Jimly Anggap Negara Nondemokrasi lebih Baik Tangani Korona


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Jimly Asshiddiqie mengatakan secara umum negara nondemokrasi mampu mengatasi pandemi virus korona atau covid-19 dengan efektif.

Manajemen bencana yang diterapkan negara nondemokrasi dinilai tepat untuk situasi darurat jika dibandingkan dengan negara demokrasi

"Jadi trennya ada negara demokrasi yang berhasil dan ada negara demokrasi yang tidak berhasil. Tapi secara umum makin tidak demokratis sistem negaranya, mudah mengendalikan keadaan krisis itu," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu dalam diskusi virtual, Kamis (7/5).

Baca juga: Pesan Hari Waisak dari Jokowi: Kita akan Melewati Segala Ujian

Dijelaskannya, alasan negara nondemokrasi mampu menangani situasi darurat seperti saat ini dikarenakan manajemen pangambilan keputusan yang terpusat. Negara seperti Tiongkok dan Vietnam sudah membuktikannya dengan mampu mengendalikan covid-19.

Dalam menangani pandemi covid-19, kata dia, negara nondemokrasi dapat menerapkan kebijakan strategisnya dengan cepat tanpa perlu perdebatan. Sistem manajemen bencana benar-benar terpusat sehingga tidak terjadi gesekan atau perbedaan dalam penerapannya.

Baca juga: Pasien Covid-19 Sembuh di DKI Bertambah Jadi 718 orang

Selain itu, kata dia, negara komunis atau otoritarian membangun kepercayaan yang kuat pada pemimpinnya. Sehingga publik akan menaati imbauan atau kebijakan pemerintahnya dengan tertib.

Sementara negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Prancis, Italia, Spanyol dan Inggris justru keadaannya makin parah. Padahal negara-negara tersebut merupakan negara besar yang menjadi rujukan dasar sistem demokrasi bagi negara lainnya di dunia.

Anggota DPD tersebut mengatakan pada saat-saat darurat seperti ini harus diakui sistem nondemokrasi mempu menangani dengan baik. Oleh karena itu, tidak heran dalam penerapannya negara-negara demokrasi mempunyai regulasi yang disebut UU darurat atau sementara.

"Boleh aja kita mengakui dalam sistem komunis, sistem otoritarian memang jauh lebih efektif. Bahkan dalam negara demokrasi memerlukan juga otorianisme itu sehingga muncul istilah constitusional dictatorship," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya mengatakan sistem ideologi tertentu lebih baik atau tidak. Pasalnya, sistem ideologi suatu bangsa adalah suatu hal yang dianut sepanjang waktu dan tidak bisa dinilai hanya dalam kurun waktu tertentu saja.

Di Indonesia, Jimly mengungkapkan ada UU yang mengatur diberlakukannya situasi darurat. Pasal 12 UUD mengatur penerapan darurat sipil yang seharusnya bisa diberlakukan pada saat ini.

Namun, nampaknya bangsa ini masih trauma dengan sejarah masa lalunya. Selain itu, ditambah banyaknya kelompok masyatakat yang tidak paham terkait situasi darurat, sehingga selalu menilai dari kacamata situasi normal.

"Gara-gara trauma dan ketidaktahuan yang akut sarjana hukum kita, maka tidak ada yang berpikir menerapkan keadaan darurat meskipun itu sipil," pungkasnya.(X-15)
 

BERITA TERKAIT