07 May 2020, 16:29 WIB

APBD Defisit karena Korona, Pemprov DKI Dinilai Telat Antisipasi


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Jhony Simanjuntak memandang Pemprov DKI Jakarta terlambat dalam mengantisipasi dampak Covid-19 dari segi kebijakan percepatan perolehan pendapatan. Dampaknya, anggaran DKI mengalami defisit karena imbas pelambatan ekonomi hingga 53%.

Jhony menyebut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) baru merampungkan NJOP 2020 pada Maret untuk dasar penarikan PBB-P2. Padahal apabila bisa dilakukan lebih awal, perolehan PBB-P2 bisa lebih maksimal.

Baca juga: Pungli Larangan Mudik, Petugas Nekat akan Dipecat

Setiap tahunnya Pemprov DKI melalui Bapenda harus menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bisa dijadikan dasar penetapan PBB-P2. Hal tersebut disebabkan kenaikan harga tanah yang terjadi tiap tahun tergantung zonasi lokasi tanah.

"Iya okelah ini mungkin dampak covid. Ini tapi sebenarnya Pemda DKI Jakarta khususnya Bapenda terlalu lambat mengirimkan dan membuat format tagihan si PBB dan sebagainya itu," kata Jhony.

Ia menegaskan penetapan NJOP seharusnya bisa dilakukan pada Februari. Sehingga, meskipun ada insentif, warga bisa secepatnya membayarkan PBB-P2.

"PBB lah yang (harus) dari awal. Orang mulai bayar PBB baru bulan ini. Okelah Januari tidak mungkin untuk bikin NJOP kan harus ada pergubnya NJOP. Kemudian masa Februari tidak bisa sampai. Artinya bisa bayangkan dari Maret katakanlah Februari, Maret, April sudah masuk berapa banyak dari PBB saja itu," tukasnya.

Padahal wabah virus korona sudah merebak di Asia sejak Januari. Indonesia pun sudah banyak diprediksi juga akan terkena wabah tersebut meski lebih lambat dari negara lain. Sehingga, Pemprov DKI yang memiliki keistimewaan karena dikelilingi para ahli seharusnya memiliki persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan daerah lain.

"Gubernur ini kan istimewa dan mudah sekali sebetulnya. Bisa mendengarkan para ahli, mendengarkan masukan dari jajaran juga. Kurang apa. Tapi keteteran juga soal ini," tegasnya.

Sebelumnya, Asisten Sekda Bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto mengungkapkan belum seimbangnya anggaran pendapatan dengan belanja tahun ini setelah dilakukan berbagai penyesuaian.

Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD dengan Pemprov DKI dengan agenda membahas penyesuaian APBD 2020 yang berlangsung Selasa (5/5) lalu, pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun.

"Memang saya juga harus menyampaikan pada posisi ini, anggaran Pemprov DKI sangat-sangat menurun. Kemarin kita di Banggar bersama Napak Ibu, anggaran semula Rp87 triliun pada posisi rapat kemarin setelah semuanya dipotong-potong tinggal Rp47 triliun kemungkinan pendapatan," kata Catur di sela rapat evaluasi bantuan sosial dengan Komisi E DPRD DKI, Rabu (6/5).

Namun, di sisi belanja justru nilainya masih lebih besar dibanding pendapatan yakni Rp51 triliun.

Baca juga: Sebut Anies Angkat Tangan soal Bansos, DPRD DKI Nilai SMI Politis

"Padahal belanja, ini sekali lagi sudah dipotong semua, sampai Rp51 triliun," paparnya.

Pada sisi belanja ia menjelaskan Pemprov DKI telah semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi di antaranya di pos belanja pegawai. Pemprov DKI kata Catur, telah memangkas tunjangan transportasi dan mengurangi tunjangan kinerja daerah (TKD). (OL-6)

BERITA TERKAIT