07 May 2020, 10:00 WIB

Dishub: Pejabat Keluar Kota harus Ada Surat Tugas


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

DINAS Perhubungan DKI Jakarta bakal mengawasi pergerakan warga termasuk pejabat yang diperbolehkan pergi ke luar kota di tengah larangan mudik.

Dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tentang Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, masyarakat boleh mudik dengan syarat-syarat tertentu.

"Kalau instansi pemerintah kan harus ada surat tugas. Kita paham ada surat tugas, otomatis bisa berjalan (keluar kota)," ujar Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/5).

Syafrin juga menegaskan, sampai saat ini layanan angkutan umum masih dilarang beroperasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idulfitri 1441 H. Hanya kereta api saja yang beroperasi.

Baca juga: Kemenhub Tegaskan tetap Larang Mudik, meski...

Terkait keputusan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengizinkan seluruh transportasi beroperasi, Dishub bakal menunggu kepastian arahan dari pusat itu.

"Sampai saat ini tidak ada angkutan umum yang beroperasi. Tetap larangan mudik, artinya tidak ada angkutan umum yang beroperasi," kata Syafrin

Seperti diketahui, pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi soal keputusan itu dilontarkan saat rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. (A-2)

 

BERITA TERKAIT