06 May 2020, 19:43 WIB

Perbaiki Data, Pemrov DKI Coret 30 Ribu KK Penerima Bansos


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

DINAS Sosial DKI Jakarta mencoret lebih dari 30 ribu kartu keluarga (KK) penerima bantuan sosial (bansos) tahap pertama. Sehingga, mereka tidak mendapatkan bansos pada penyaluran tahap kedua.

Penghapusan data penerima dilakukan sebagai upaya perbaikan data penerima bansos DKI, yang disebut bermasalah lantaran tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial DKI, Irmansyah, mengungkapkan jumlah awal penerima bansos sekitar 2,5 juta KK. Namun, setelah dilakukan penyisiran ditemukan data 1,19 juta KK penerima.

Baca juga: Anies Akui Distribusi Bansos Berantakan

Data itu merupakan data lama yang sebelumnya pernah menerima bantuan lain dari Pemprov DKI Jakarta. Seperti, penerima KJP, KJP Plus, Kartu Jakarta Lansia, hingga janda veteran perang.

"Dari jumlah itu kita konsolidasikan ada 1,16 juta sekian akhirnya," jelas Irmansyah di sela rapat evaluasi bansos dengan DPRD DKI, Rabu (6/5).

Dia mengakui ada KK yang tergolong warga mampu di data tersebut. Hal itu disebabkan data yang diperoleh juga berasal dari Pekerja Penerima Upah (PPU) di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI.

Setiap PPU yang terdata memiliki upah di bawah Rp 5 juta, otomatis masuk kriteria penerima bansos dan nama KK akan didaftarkan menjadi penerima bansos.

Baca juga: Nilai Bansos DKI Tahap Kedua Disesuaikan dengan Pusat

"Misalnya dalam 1 KK itu si kepala keluarga memang ada yang mampu. Tapi salah satu anggota keluarganya entah keponakannya atau siapa yang dari kampung dan menumpang di KK itu orang tidak mampu. Nah, dia dapat meski yang terpublikasi adalah si kepala keluarganya. Itu yang kita coret," papar Irmansyah.

Pihaknya juga akan lebih selektif kepada keluarga mantan veteran perang. Menurut Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, sebagian keluarga veteran ada yang mampu dan ada yang tidak mampu.

"Contohnya, janda perintis kemerdekaan. Sebagian orang mampu. Tapi sebagian ada yang tidak mampu. Prinsipnya ketika dia dapat tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, itu dilakukan penyesuaian. Pasti dicoret dan tidak dapat lagi untuk tahap kedua," tegasnya.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT