06 May 2020, 17:45 WIB

Nilai Bansos DKI Tahap Kedua Disesuaikan dengan Pusat


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menambah unsur protein dalam paket bantuan sosial (bansos) tahap kedua.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah, mengatakan bansos tahap kedua akan disesuaikan dengan bansos tahap kedua dari pemerintah pusat. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI.

"Kita mungkin sudah ada (rencana), tapi yang pasti ada yang perhitungan dari sisi proteinnya. Untuk tahap kedua, KPKP yang membuatkan perencanaan. Rasanya sudah ada analisanya. Tahap pertama kita memang paling penting makan dulu. Kedua ini sudah mulai kita benahi," papar Irmansyah di Gedung DPRD DKI, Rabu (6/5).

Baca juga: Penerima Bansos DKI Tahap Kedua Capai 2 Juta KK

Dari rapat koordinasi, pemerintah pusat diketahui akan memberikan bansos berupa beras dari Bulog sebesar 20 kilogram (kg). Pemprov DKI pun menyesuaikan isi bansos dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau dari pusat tahap tahap kedua beras dari Bulog sekitar 25 kg. Hanya beras setara dengan nilai Rp 300 ribu. Dari DKI akan melihat kemungkinan untuk melengkapi. Prinsipnya apa yang disampaikan Pak Gubernur adalah jangan sampai orang kelaparan," tegas Irmansyah.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat 2 juta kepala keluarga (KK) penerima bansos tahap kedua. Data ini terdiri dari 1,19 juta KK penerima tahap pertama, kemudian ditambah dengan data penerima baru, yakni sekitar 700 ribu KK.

Baca juga: Ada PSBB, NasDem: Prioritaskan Bansos Untuk Warga Terdampak

Sebanyak 700 ribu KK terdiri dari unsur pengemudi ojek daring 470 ribu orang, pengemudi taksi 20 ribu orang, pelaku UKM sebanyak 10 ribu orang dan juga data warga Jawa Tengah sebanyak 10 ribu orang.

Golongan penerima bansos lainnya adalah nelayan, urban farming, ojek pangkalan, pengemudi bajaj, pengemudi angkutan kota, pekerja seni, pengemudi bus, penghasil pertanian, SLB dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Data ini akan kami cleansing lagi diajukan ke Kementerian Sosial, supaya benar-benar tepat orangnya dan membutuhkan," tukasnya.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT