06 May 2020, 17:08 WIB

Bupati Nonaktif Sidoarjo Saiful Ilah Segera Diadili


Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyelidikan kasus Bupati nonaktif Sidoarjo Saiful Ilah. Saiful akan segera diadili.

"Selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020 di Rumah Tahanan Merah Putih KPK Kavling 4," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (6/5).

Selain Saiful, KPK juga merampungkan berkas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan, Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Ketiganya juga ditahan 20 hari ke depan di rutan yang sama.

"Dalam waktu 14 hari, jaksa penuntut umum akan segera melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya," ujar Ali

Baca juga :KPK Rampungkan Penyidikan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio

KPK siap untuk membuktikan tindakan rasuah keempat orang itu di pengadilan. Selama pemeriksaan, KPK telah memeriksa 99 saksi untuk Tersangka SaifulIlah, dan 52 saksi untuk tiga tersangka lainnya.

Saiful Ilah ditangkap bersama sejumlah kadis dan kontraktor dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa pada 2019.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo. KPK juga mengamankan barang bukti Rp1,8 miliar.

Tersangka penerima suap ialah Saiful Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan

Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Sementara itu, pemberi suap yakni pihak swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

Saiful dan tiga pejabat Pemkab Sidoarjo disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ibnu dan Totok disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT