06 May 2020, 16:22 WIB

Ini Kriteria Orang yang Boleh Bepergian Saat PSBB


Hilda Julaika | Humaniora

GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ketua Gugus Tugas, Doni Monardo, mengatakan surat edaran dikeluarkan untuk memberikan pengecualian bagi masyarakat yang masih harus bepergian (mobilisasi) di tengah pandemi. Mengingat, banyak yang mengalami kesulitan selama PSBB.

“SE yang sudah kami terbitkan ini dilatarbelakangi sejumlah persoalan di beberapa daerah. Seperti, terhambatnya percepatan penanganan covid-19 dan pelayan kesehatan. Kemudian, kesulitan pengiriman alat kesehatan dan juga mobilitas tenaga medis yang terbatas,” ujar Doni dalam konferensi pers virtual, Rabu (6/5).

Baca juga: Survei: Sekitar 2 Juta Orang bakal Tetap Mudik

Kriteria pembatasan perjalanan berlaku untuk pergerakan orang dari batas negara dan/atau batas wilayah administratif. Baik dengan kendaraan pribadi maupun sarana transportasi publik. Relaksasi ini memberikan pengecualian kepada pihak yang berkepentingan untuk diizinkan bepergian.

Misalnya, pihak yang berkaitan dengan penanganan covid-19 ini. Termasuk, aparat sipil negara (ASN), TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha dan NGO. “Juga pengecualian kepada masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan, berikut ada keluarga yang sakit keras. Demikian juga repatriasi pekerja migran asal Indonesia, WNI, pelajar dan masahasiwa yang kembali ke Tanah Air,” papar Doni.

Baca juga: Mahfud Tegaskan Larangan Mudik Bukan Hanya di Wilayah PSBB

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar bisa bepergian, yakni harus memiliki surat izin dari atasan tempat bekerja minimal setara eselon II, atau dari kepala kantor. Kemudian untuk para wirausaha terkait penanganan covid-19 namun tidak memiliki instansi, diperlukan surat pernyataan diri. Surat itu ditandatangani di atas materai, serta harus diketahui kepala desa atau lurah setempat.

Selain itu, harus ada surat keterangan sehat yang diperoleh dari dokter di rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang ada di daerah. Surat ini dikeluarkan setelah rangkaian pemeriksaan kesehatan, termasuk tes PCR dan rapid test.

“Kegiatan ini harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan dan tidak menyentuh bagian tertentu pada wajah. Serta kepergian mereka harus menunjukkan bukti tiket pulang dan pergi,” pungkasnya. Surat edaran berlaku sejak 6 Mei hingga 31 Mei, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT