06 May 2020, 12:54 WIB

Menhub Pastikan Pejabat Negara Dilarang Mudik


Antara | Humaniora

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pejabat negara, termasuk anggota DPR, diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke daerah, tetapi tidak untuk keperluan mudik.

"Bapak-bapak adalah petugas negara. pejabat negara berhak melakukan movement (pergerakan), tapi tidak boleh mudik. Kalau Ibu ada tugas mengunjungi di Tasikmalaya, monggo, kalau Pak Lazarus (Ketua Komisi V DPR) ingin ke Kalimantan boleh, tapi mudik enggak boleh," kata Menhub  dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5).

Ia kembali mencontohkan dirinya yang diperbolehkan bepergian ke Palembang untuk mengecek LRT Sumsel, namun tidak untuk pulang ke rumah atau mudik.

Baca juga: Menhub Kritik Protokol Penanganan Covid-19 di Bandara

"Termasuk kami boleh melakukan perjalanan sepanjang melakukan tugas negara. Saya ke Palembang boleh lihat LRT, tapi enggak mudik," katanya.

Budi menjelaskan pernyataan tersebut merupakan salah satu penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Ia menegaskan mudik tetap dilarang. Namun distribusi logistik tidak boleh terhambat, karena itu tidak ada larangan untuk logistik.

"Logistik tidak ada larangan, tapi petugas-petugasnya enggak boleh turun, yang boleh turun barangnya, pedagangnya juga demikian," katanya.

Penjabaran tersebut, lanjut dia, juga sebagai tidak lanjut atas surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta kepastian distribusi logistik tetap berjalan meskipun mudik dilarang.

"Seminggu ini ditugaskan untuk menggarap suatu penjabaran atas permen yang sudah ada, secara kebetulan Pak Menko memberikan satu arahan
pada kami, logistik tidak boleh berkurang yang membuat suatu penurunan
kegiatan ekonomi. Kami akan melakukan segala effort (usaha) agar PT ASDP, PT Pelni menjangkau daerah yang tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkau dengan kapal," katanya.

Pernyataan Menhub Budi Karya tersebut lantas disambut takbir Allahu Akbar dan ungkapan syukur Alhamdulillah dari para anggota DPR RI.

Dalam kesempatan sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan mudik tetap dilarang, kecuali untuk
kepentingan logistik, kesehatan, kepemerintahan, dan ekonomi.

"Kepemerintahan termasuk anggota DPR harus dengan surat tugas dari kantor, dengan surat jalan, tidak perlu dari Kemenhub," katanya. (OL-1)

BERITA TERKAIT