06 May 2020, 07:05 WIB

Ketidakhematan Mendominasi Temuan BPK


(Des/Ant/E-1) | Ekonomi

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap 5.480 permasalahan dalam 4.094 temuan meliputi kelemahan sistem pengendalian intern, ke tidakpatuhan, dan didominasi permasalahan yang tidak hemat, tidak efi sien, dan tidak efektif, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2019.

"Sesuai dengan undang-undang, kami telah menyampaikan laporan IHPS secara tertulis kepada pimpinan DPR pada 31 Maret 2020," kata Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin.

Rinciannya sebanyak 51% atau 2.784 masalah ketidakhematan, ketidakefi sienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,35 triliun, kemudian 1.725 masalah ketidakpatuhan atau 31% mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan penerimaan kurang sebesar Rp6,25 triliun dan 971 masalah atau 18% masalah sistem pengendalian intern yang lemah.

Ketua BPK RI menyebutkan, untuk permasalahan ketidakpatuhan itu, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara atau daerah atau perusahaan sebesar Rp449,45 miliar atau baru mencapai 7%. Ikhtisar ini memuat ringkas an hasil pemeriksaan BPK dalam periode 1 Juli - 31 Desember 2019.

Ketua BPK menjelaskan IHPS II Tahun 2019 ini merupakan ikhtisar dari 488 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Laporan itu meliputi hasil pemeriksaan atas satu laporan keuangan, 267 hasil pemeriksaan kinerja (54%), dan 220 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebanyak 45%.

Ia menambahkan IHPS II tahun 2019 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya. Pemeriksaan tematik ialah pemeriksaan yang dilakukan beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait tema dalam kebijakan dan stra tegi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan berbagai entitas.

Dalam kurun 15 tahun terakhir, BPK telah memberikan 560.521 rekomendasi yang mendorong pemerintah, BUMN/BUMD, dan badan lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, dan efektif. Dari jumlah itu, sebanyak 416.680 rekomendasi atau 74,3% telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. (Des/Ant/E-1)

BERITA TERKAIT