06 May 2020, 05:05 WIB

Atasi Ancaman Baby Boom


Atalya Puspa | Humaniora

BABY boom menjadi salah satu ancaman nyata di Indonesia akibat adanya pandemi covid-19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut pandemi telah menyebabkan turunnya angka partisipasi pada program KB di masyarakat. Berdasarkan data BKKBN, rata-rata penggunaan alat kontrasepsi dari Februari hingga Maret menurun sebesar 40%.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Turro Selrits Wongkaren mendorong pemerintah segera mengambil langkah untuk meminimalisasi ancaman baby boom.

Berikut wawancaranya dengan wartawan Media Indonesia, kemarin.

Seberapa serius dampaknya terhadap bonus demografi kita?

Selama masa PSBB karena covid-19 ini, sebagian besar penduduk tinggal di rumah. Hal ini berpotensi memenga­ruhi situasi kependudukan, khususnya fertilitas, melalui dua cara.

Pertama, kemungkinan peningkatan frekuensi hubungan seksual antara suami dan istri. Kedua, berkurangnya akses ke alat kontrasepsi karena orang tidak boleh keluar rumah.

Informasi anekdotal dari BKKBN sudah menunjukkan hal tersebut. Rerata penggunaan kontrasepsi di Februari-Maret menurun secara signifikan.

Dampak covid-19 pada bonus demografi mungkin tidak melalui fertilitas ini, tapi melalui mekanisme ekonomi, yakni besarnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan atau--kalau masih bekerja--mengalami penurunan pendapatan secara drastis.

Mekanisme lain yang mempengaruhi bonus demografi ialah lewat kesehatan. Kalau para orangtua tidak dapat mendapatkan imunisasi untuk para balita atau ibu-ibu hamil tidak bisa mendapatkan masukan gizi, dalam jangka menengah, hal ini akan memengaruhi kualitas SDM kita.

Mekanisme lainnya ialah pendidikan. Dengan ditutupnya sekolah atau dilakukan lewat daring, akan cukup banyak siswa/mahasiswa yang pendidikannya terganggu.

Lalu, apa yang menjadi titik lemah dalam penanganan pengendalian penduduk di masa pandemi covid-19 ini?

Perlu dimengerti bahwa segala upaya saat ini ialah melandaikan kurva, bukan eradikasi covid-19. Tujuannya ialah memastikan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tersedia cukup untuk menangani pasien pada waktu tertentu.

Bahwa kemudian terjadi hal-hal di atas ialah unintended consequences dari kebijakan-kebijakan yang memang perlu diambil saat ini.

Bagaimana evaluasinya agar pengendalian penduduk di masa pandemi sukses dijalankan?

Bila pandemi berlangsung lama, kita harus merelakskan PSBB secara terencana agar dampak sosial-ekonomi bisa diminimalkan.

Namun, kita tidak bisa kembali ke masa precovid-19. Diperlukan semua pihak untuk mengubah perilaku mereka, misalnya dalam hal physical distancing, cara menyapa satu sama lain, memakai masker, dan lainnya.

Apa langkah konkret yang bisa dilakukan saat ini?

Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dasar itu. Misalnya, dengan mengirimkan alat KB yang mungkin dipakai secara mandiri, antara lain kondom, ke rumah tangga yang membutuhkan. (H-1)

BERITA TERKAIT