05 May 2020, 22:07 WIB

Ini Kata Mensos Soal Tantangan Penyaluran Bansos di Masa Pandemi


Ihfa Firdausya | Humaniora

MENTERI Sosial Juliari P. Batubara memaklumi banyaknya kritik soal penyaluran bantuan sosial (bansos) covid-19. Menurutnya hal ini mencerminkan ekspektasi tinggi dari masyarakat soal kemampuan pemerintah dalam menangani dampak pandemi ini.

"Mungkin banyak yang menganggap pemerintah lamban atau kurang tepat program-programnya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa bahwa negara kita sangat kompleks. Bukan negara kecil, berpenduduk sedikit, dan bukan negara daratan," ungkap Mensos dalam videoconference, Selasa (5/5).

"Tidak seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Jerman yang adalah negara kontinental, mengirimkan bantuan lewat darat bisa. Indonesia negara kepulauan yang tentunya memiliki tantangan sendiri khususnya di saat-saat sulit seperti pandemi covid-19 ini," lanjutnya.

Oleh karena itu, kata Mensos, hal tersebut sangat mempengaruhi kecepatan respon daripada program penanggulangan yang dilakukan pemerintah.

Dia mencontohkan program bansos sembako untuk masyarakat rentan di Jabodetabek yang diproyeksikan untuk tiga bulan, dari April hingga Juni 2020.

Baca juga : Yurianto: Disiplin Kunci Kendalikan Penyebaran Covid-19

"Coba bayangkan membuat program selama tiga bulan. Satu bulan dua kali penyaluran isinya sembako untuk 1,9 juta KK," katanya.

"Presiden minta dalam dua minggu, di saat pabrik-pabrik produsen rata-rata sudah menurunkan produksinya karena kondisi ekonomi, demand langsung anjlok semua," imbuh Mensos.

Di sisi lain, katanya, ada persoalan data. Dalam kondisi normal, data tersebut diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"DTKS untuk kondisi normal, kalau tidak normal ada yang di luar DTKS. Akhirnya dicapai kesepakatan dan sudah mendapatkan edaran KPK bahwa non-DTKS boleh (menerima bantuan). Hanya nama, alamat, NIK, harus lengkap dan ini nanti akan masuk menjadi DTKS," jelas Juliari.

Menurutnya, persoalan data ini memang tidak berjalan mulus. Mensos melihat daerah pun tidak terlalu siap untuk memberikan data yang akurat di luar DTKS dalam waktu yang cepat.

"Contoh, di DKI akhirnya data yang kita gunakan persis sama dengan data yang digunakan oleh Pemprov DKI pada saat penyaluran sembako oleh Pemprov DKI," ungkapnya.

"Ternyata DKI tidak siap juga. Kan tidak mudah mencari 1,3 juta KK. Saya tanya ke RT/RW, kenapa permasalahannya? Katanya, 'kami masih melakukan pendataan yang baru, sembakonya Pak Menteri sudah datang,'" jelasnya.

Baca juga : RSCM Lakukan Seleksi Pendonor Terapi Plasma Darah Untuk Covid-19

Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga menjelaskan anggaran bantuan sembako Presiden bukan anggaran reguler Kementerian Sosial.

"Ini adalah anggaran yang ditarik dari pos anggaran yang namanya BABUN, bendahara umum negara. Artinya celengannya Menteri Keuangan," kata Mensos.

"Atas nama keputusan Presiden, anggaran ini baru bisa diturunkan. Jadi memang program bansos sembako itu atas instruksi presiden," jelasnya.

Bansos Sembako bantuan Presiden mulai disalurkan untuk masyarakat terdampak covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Depok, serta Bekasi (Jabodetabek), pada 20 April. Bansos Sembako tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga dengan nilai Rp600 ribu yang disalurkan sebulan dua kali. Total nilainya sekitar Rp3,4 triliun.

Sementara itu, bantuan sosial tunai (BST) menjangkau 9 juta KK di luar Jabodetabek. Bantuan senilai Rp600 ribu/KK/bulan ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai). Bansos Sembako bantuan Presiden maupun BST disalurkan selama tiga bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. (OL-7)

BERITA TERKAIT