05 May 2020, 17:25 WIB

Pemkot Cirebon Siapkan Sanksi bagi Pelanggar PSBB


Nurul Hidayah | Nusantara

PENERAPAN Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Cirebon, Jawa Barat untuk mempertajam dan memperluas mekanisme pencegahan Covid-19. Sejumlah sanksi disiapkan bagi pelanggar kebijakan tersebut

"Pada intinya, PSBB ini untuk mempertajam dan memperluas mekanisme pencegahan Covid-19, seperti physical distacing," ungkap Walikota Cirebon, Nashrudin Azis, Selasa (5/5).

Selama pelaksanaan PSBB, jelas dia, Kota Cirebon dan berbagai instansi lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 akan memperketat pengawasan di sejumlah titik. Seperti pasar atau supermarket. Kedua tempat tersebut memang masih diperbolehkan buka namun menjadi tempat berkumpulnya banyak orang.

Selama pelaksanaan PSBB, pemeriksaan terhadap kendaraan masuk juga akan lebih dalam. Seperti memeriksa isi di dalam kendaraan siapa saja dan hendak kemana.

Saat ditanyakan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar, menurut Azis juga akan dilakukan. "Namun bertahap," ungkapnya.

Sanksi bagi pelanggar mulai dari teguran, pembubaran kerumuman, penyegelan hingga sanksi berupa denda yang mekanismenya diatur dalam aturan PSBB.  Selama pelaksanaan PSBB, Kota Cirebon juga akan melakukan tes swab dengan menggandeng salah satu universitas swasta di Kota Cirebon yang telah memiliki alat uji swab.

Selanjutnya Azis meminta kepada masyarakat untuk mematuhi aturan selama pelaksanaan PSBB dengan baik. "Sukses tidaknya pemberlakukan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 tergantung dari tingkat partisipasi masyarakat," ungkap Azis.

Sementara itu Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda menjelaskan jika penyekatan wilayah telah dilakukan oleh aparat kepolisian. "Kami telah membuat check point di 4 titik yang bertugas menghalau kendaraan pemudik," ungkap Azis.  

Penambahan personil menurut Syamsul juga akan dilakukan selama pelaksanaan PSBB begitu juga dengan frekuensi personil di lapangan agar pelaksanaan PSBB bisa berjalan dengan baik.

"Aparat di  lapangan hanya memastikan pergerakan masyarakat dibatasi hanya sampai 30 persen saja," ungkap Syamsul. (OL-13)

BERITA TERKAIT