05 May 2020, 07:25 WIB

Buruh Kesulitan Akses Kartu Prakerja


HARIYANTO | Ekonomi

PARA buruh di daerah mengalami kesulitan untuk mengakses Program Kartu Prakerja. Minimnya sarana internet dan juga keterbatasan pengetahuandari para buruh menjadi penghambat mereka guna mendaftar jadi pesertaProgram Kartu Prakerja. Hal itu menjadi ironi karena merekalah sebenarnya target atau sasaran dari Program Kartu Prakerja. Apalagi banyak dari buruh telah mulai mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan akibat ter imbas pandemi covid-19.

Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah bersurat kepada pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan itu. "Kami usul kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offl ine dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan," ujarnya.

Saat ini memang mekanisme yang berlaku ialah pendaftar dari program Kartu Pra kerja harus mendaftar melalui website www.prakerja. go.id. Nantinya para pendaftar itu dicocokkan lagi dengan daftar penerima bantuan sosial (bansos) lainnya. Bila termasuk penerima bansos lainnya akan dicoret. Pemerintah juga mengaku mengantongi data para pekerja yang layak mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Wi nanteya Ruky, mengatakan tetap memberikan prioritas kepada korban PHK "Pekerja yang mengalami PHK sesuai pendataan kementerian terkait menjadi prioritas untuk menjadi peserta dalam program ini," kata Panji kepada Media Indonesia, kemarin.

Saat ini gelombang ke 3 program kartu prakerja sudah ditutup pada (30/5/2020) bagi masyarakat yang tidak lolos bisa mendaftar di gelombang ke 4 tanpa harus melakukan pembuatan akun ulang. "Namun, masyarakat tetap harus melakukan pendaftaran di situs resmi," pungkasnya. Terlalu dipaksakan Program Kartu Prakerja terus mendapat kritik baik dari masyarakat maupun akademisi.

Program tersebut dinilai dipaksakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelatihan pekerjaan di tengah pandemi virus korona. Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Abdul Fatah, mengatakan progam tersebut dikeluarkan pemerintah pada momentum yang tidak tepat. "Program Kartu Prakerja saat ini dipaksakan diluncurkan pemerintah, oleh karena itu harus dihentikan," kata Abdul kepada Media Indonesia, kemarin.

Penghentian program di tengah jalan tidak masalah. Justru, lanjutnya, bila masih dilanjutkan akan menimbulkan masalah berkepanjangan. "Jadi harus di hentikan dan dilakukan perbaikan ulang baik secara prosedur maupun subtansinya," tegasnya. Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Wana Alamsyah juga menilai pelaksanaan program Kartu Prakerja di masa pandemi covid-19 merupakan sebuah kebijakan yang kontra produktif.

"Anggaran begitu besar, tapi justru tidak berdampak langsung. Lalu ketika mereka lulus, tidak ada wadah atau pemberi kerja, kondisi sekarang kerja di rumah," ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin. (Iam/Fan/E-1)

BERITA TERKAIT