05 May 2020, 06:51 WIB

Warga Tolak Jenazah Kerabat Diurus dengan Protap Penyakit Menular


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

OMBUDSMAN Jakarta Raya mengatakan masih ada keluarga yang menolak jenazah kerabatnya yang meninggal akibat covid-19 diurus menggunakan prosedur tetap (Protap) penyakit menular. Hal itu diungkapkan Ombudsman Jakarta Raya dalam evaluasi masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengatakan fenomena itu tidak terjadi di Jakarta melainkan di daerah penyangga seperti di Bekasi dan Depok.

Proses pemulasaran jenazah covid-19 menggunakan protap penyakit menular antara lain adalah jenazah harus dibungkus plastik dan dimasukkan dalam kantung jenazah yang ditutup rapat dan disegel.

Baca juga: Tak Ada Penambahan Kasus Korona di Bekasi Dalam Dua Hari

Setelahnya jenazah harus dimasukkan ke dalam peti mati yang juga dilapisi lapisan alumunium di bagian dalam untuk mencegah penularan virus kepada petugas pemakaman.

"Kami mendapat laporan soal pemulasaran dan pemakaman," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/5).

Kewajiban pemulasaran jenazah dengan protap penyakit menular dilakukan oleh RS. Namun, keluarga kerap menolak hal tersebut karena khawatir prosesnya memakan waktu yang lama.

"Hal ini terjadi karena hasil tes swab PCR pasien belum keluar, agak lama tapi pasien sudah lebih dulu meninggal. Sehingga keluarga menganggap dia meninggal bukan karena covid," jelas Teguh.

Pihak RS selanjutnya memberikan penjelasan pada warga bahwa kewajiban tiap pasien meninggal dunia dengan gejala covid-19 harus dimakamkan dengan protap tersebut meski hasil tes belum keluar.

"Tapi setelah RS mengampaikan hasil rontgen yang mendekati covid keluarga bersedia," tuturnya.

Selain soal pemulasaran, Ombudsman juga mendapati laporan tentang penyaluran bantuan sosial serta penolakan RS swasta terhadap pasien yang menjalani rawat inap namun tidak mampu melakukan tes swab PCR karena ketiadaan biaya.

Untuk dua masalah ini, Ombudsman Jakarta Raya telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI agar ditangani secepatnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT