05 May 2020, 06:10 WIB

BKKBN Proaktif Antisipasi Baby Boom


Atikah Ishmah Winahyu | Humaniora

PETUGAS puskesmas diminta mendata dan memeriksa kehamilan-kehamilan baru demi mencegah lahirnya bayi berkualitas gizi buruk. Pasalnya, kehamilan saat masa pandemi covid-19 sangat riskan bagi keluarga yang terdampak secara ekonomi.

“Maka yang akan terdampak ialah janin dan ibunya. Asupan untuk janin dan ibunya akan berkurang. Semua hal ini akan berujung pada kualitas kehamilan yang buruk, dan nantinya berpengaruh pada kondisi kesehatan dan kecerdasan anak yang lahir,” ujar peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Puguh Prasetyoputra, saat dihubungi kemarin.

Kekhawatiran Puguh berawal dari keterangan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang menyebutkan rata-rata penggunaan alat kontrasepsi dari Februari hingga Maret 2020 menurun 40%. Penurunan penggunaan alat kontrasepsi ini dapat berujung pada meningkatnya angka kehamilan.

“Apabila kehamilan tersebut tidak disengaja (unintended), bisa karena tidak diinginkan (unwanted), tidak direncanakan (unplanned), atau waktunya yang kurang pas, maka ini bisa membawa dampak buruk. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara yang terdampak pandemi. Bahkan, PBB memperkirakan akan ada 7 juta kelahiran baru yang tidak disengaja karena pandemi covid-19,” kata Puguh.

Puguh menuturkan langkah yang perlu dilakukan pemerintah ataupun BKKBN untuk mengantisipasi adanya lonjakan kelahiran ialah segera menggerakkan penyuluh/petugas lapangan KB turun ke masyarakat untuk meningkatkan kembali partisipasi KB setelah pandemi covid-19 berakhir.

Selain itu, pemerintah harus berupaya mengembalikan rasa aman para ibu hamil agar mereka dapat lebih tenang memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan.

“Sebagai antisipasi dampak ekonomi, pemerintah juga perlu meneruskan dan memperluas PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memberi bantuan pangan kepada para ibu hamil baru yang membutuhkan agar asupan gizi mereka tercukupi,” tukasnya.

Sosialisasi daring

Pakar kependudukan Universitas Gadjah Mada, Muha djir Darwin, juga menegaskan BKKBN harus menggiatkan sosialisasi keluarga berencana untuk mengantisipasi baby boom akibat banyaknya kegiatan masyarakat di rumah saat pandemi covid-19. “Ini pekerjaan rumah bagi BKKBN agar tidak terlambat melakukan antisipasi,” ujar Muhadjir.

BKKBN, lanjut dia, mempunyai struktur yang besar untuk melakukan sosialisasi. Cara sosialisasi pun harus lebih inovatif karena model pengumpulan massa tidak mungkin dilakukan. Sosialisasi yang bisa dilakukan misalnya lewat online. Selain itu, petugas lapangan KB (PLKB) harus lebih difungsikan. Mereka datang ke pendududuk, satu per satu, yang menjadi akseptor KB.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan telah melakukan langkah-langkah untuk merespons penurunan akses pelayanan kontrasepsi selama pandemi covid-19.

“Kita memberikan alkon (alat kontrasepsi) dan APD untuk melakukan pelayanan. Secara serentak kemarin kita serahkan sarana KB itu secara nasional kepada perwakilan bidan seluruh Indonesia,” ujar Hasto, kemarin. (Ifa/AT/FB/X-10)

BERITA TERKAIT