05 May 2020, 01:55 WIB

20 Kabuaten/Kota di Sulsel Terkena Sanksi Pemotongan DAU dan DBH


Lina Herlina | Nusantara

SEBANYAK 20 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat sanksi pemotongan dan penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Sanksi diberikan karena 20 kabupaten/kota tersebut tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 sesuai kondisi perkembangan Covid-19. Hanya empat kabupaten yaitu Bantaeng, Maros, Tana Toraja, dan Toraja Utara, termasuk Provinsi Sulsel yang tidak mendapat sanksi pemotongan DAU atau DBH.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No 10 tahun 2020  tentang penundaan penyaluran DAU atau DBH terhadap pemerintah daerah  yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020, sesuai kondisi perkembangan Covid-19.

Ke-20 kabupaten/kota tersebut tidak akan menerima DAU atau mengalami menunda penyaluran sebesar 35 persen setiap bulan dan atau DBH setiap triwulan, mulai Mei 2020, atau triwulan II tahun berjalan. Pemprov Sulsel sediri, meski tidak mengalami pemotongan, tapi wabah Covid-19 mengakibatkan penerimaan anggaran di anjlok hingga 50 persen.

Sulsel sendiri masih tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat seperti DBH, DAU, dan dana alokasi khusus (DAK). Hingga kini, dana transfer dari pemerintah mencapai 70 persen dari postur anggaran Sulsel.

"Jadi memang tergantung dari dana transfer. Yang ada sekarang DBH dipotong 33 persen, DAU 10 persen dan DAK 30 persen. Bahkan DAK sempat ditahan," ungkap Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Sulsel Junaedi, Senin (4/5).

Meski demikian, ia mengaku bersyukur, DAU yang diterima Sulsel saat ini setiap bulan sekitar Rp225 miliar. "Tidak ada pemotongan meski terlambat. Kita sudah ikut amanat dari SKB dan PMK Nomor 35 Tahun 2020," jelas Junaedi.

Lebih jauh,  menjelaskan, jika Sulsel telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp500 miliar terkait pandemi Covid-19. Tapi dana tersebut tetap harus dihemat.

"Sesuai permintaan Gubernur Sulsel anggarannya dikeluarkan sesuai skala kebutuhan. Paling tidak yang digunakan hanya Rp127 miliar saja dari anggaran yang disiapkan," sebut Junaedi.

Penghematan dilakukan antara lain memoting anggaran objek belanja opersional, makan minum, pengadaan ATK dan yang sifatnya personal semua dipotong 50 persen. Sejak ditetapkan awal April, refocusing anggaran Sulsel itu baru terpakai sekitat 80 persen dari Rp127 miliar, atau sekitar Rp101,6 miliar. (R-1)

 

BERITA TERKAIT