04 May 2020, 20:40 WIB

Anggota DPR Tidak Setuju Pemerintah Kendurkan PSBB


Indriyani Astuti | Humaniora

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan tidak setuju dengan wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti yang diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Ia mendorong pemerintah menetapkan kriteria atau standar yang jelas terkait kapan PSBB bisa mulai dilonggarkan secara bertahap.

Menurutnya relaksasi PSBB harus diikuti pertimbangan pemerintah mengenai kewaspadaan gelombang kedua pandemi dari Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang bisa muncul kembali.

"Sehingga jangan buru-buru berpikir untuk melonggarkan, tetapi membuat tahapan dan kriteria yang jelas," ujarnya di Jakarta, pada Senin (4/5).

Di beberapa negara yang berhasil menekan kasus Covid-19, imbuhnya, antara lain Selandia Baru, ada level tindakan yang diterapkan mulai dari lockdown atau karantina wilayah (level teratas), pembatasan (level 3), pengurangan (level 2) dan siaga (level 1). Singapura, tuturnya, juga mempunyai level perubahan status tanggap mulai dari status yang paling ringan, yakni terdiri dari hijau, kuning, oranye, dan merah.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu meminta pemerintah untuk segera memperjelas grand desain penanganan Covid-19 dan belajar dari negara-negara yang sukses menangani Covid-19 untuk menerapkan metode yang diangap bagus dalam menangani pandemi.

"Dengan perjalanan selama lebih dari 2 bulan sudah cukup waktu untuk rumuskan strategi atasi Covid-19 secara komprehensif," ucapnya.

Ia menyebut bahwa kebutuhan mendasar untuk atasi Covid-19 harus terpenuhi antara lain ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, ketersediaan kamar perawatan dan isolasi bagi pasien Covid-19, dan kecukupan reagen untuk tes diagnosis Covid-19 di laboratorium-laboratorium rujukan.

"Kalau hal-hal mendasar ini saja tidak bisa dipenuhi maka angka-angka yang diumumkan tiap hari tidak bisa mencerminkan hasil dari penanganan yang optimal. Ini akan membuat upaya penanganan Covid-19 makin panjang dan tidak jelas waktunya, tentu efek sosial ekonominya akan makin berat," pungkas Sukamta. (OL-4)

BERITA TERKAIT