04 May 2020, 20:18 WIB

Partisipasi KB Menurun Selama Pandemi, Begini Antisipasi BKKBN


Ihfa Firdausya | Humaniora

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan langkah-langkah dalam merespon penurunan akses pelayanan kontrasepsi selama pandemi covid-19.

Catatan BKKBN menunjukkan, penggunaan alat kontrasepsi mengalami penurunan sebesar 40% selama pandemi covid-19 yaitu pada Februari hingga Maret 2020. 

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut pihaknya melakukan kerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam merespons temuan tersebut.

"Kita memberikan alkon (alat kontrasepsi) dan APD untuk melakukan pelayanan. Secara serentak kemarin kita serahkan sarana KB itu secara nasional kepada perwakilan bidan seluruh Indonesia," ujar Hasto kepada Media Indonesia, Senin (4/5).

Selain itu, lanjutnya, BKKBN mendorong rantai pasok distribusi alat kontrasepsi agar tidak kekurangan di lapangan.

"Di pasca pandemi kita menyiapkan dalam rangka Harganas (Hari Keluarga Nasional (Harganas) akan melakukan pelayanan serentak sejuta Aseptor untuk menutupi kekurangan pelayanan saat pandemi," terangnya.

Hasto juga mengatakan BKKBN membuat regulasi baru agar Penyuluh KB (PKB) bisa membantu bidan di wilayahnya dalam distribusi Alkon terutama pil dan kondom.

Baca juga : BKKBN Luncurkan Website Edukasi Pernikahan Siapnikah.org

"BKKBN juga melakukan kerja sama dengan para relawan publik figur untuk melakukan konseling via media untuk sosialisasi program ini," jelasnya.

Hasto menjelaskan, penurunan peserta KB sangat berbahaya terhadap pertambahan jumlah kehamilan dan kelahiran.

Saat ini, katanya, pasangan usia subur yang yang memakai KB di Indonesia sekitar 28 juta pasangan.

"Jika 10% saja berhenti pakai kontrasepsi berarti 2,8 juta. Kalau dari 2,8 juta itu 15% nya jadi hamil maka bisa ada kehamilan sekitar 420.000 kehamilan baru yang harusnya tidak hamil dulu," jelasnya.

"Sekarang ini dalam keadaan normal saja ada sekitar 17% sampai 19% orang hamil tidak menghendaki kehamilannya," ungkapnya.

Hasto mengingatkan, banyaknya kelahiran yang tidak terencana memiliki sejumlah risiko. Antara lain stunting, kematian ibu, dan kematian bayi.

"Kehamilan yang tidak dikehendaki bisa berdampak buruk pada anak yang dikandungnya dan keluarga. Belum lagi masalah ekonomi keluarga," pungkasnya. (OL-7)

BERITA TERKAIT