04 May 2020, 18:40 WIB

Tak Serahkan Realokasi Dana Covid-19, 20 Pemda Kena Sanksi


Lina Herlina | Nusantara

SEBANYAK 20 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mendapat sanksi pemotongan dan penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) dah dana bagi hasil (DBH), karena tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020, sesuai kondisi perkembangan Covid-19.

Dengan demikian hanya empat kabupaten yaitu Bantaeng, Maros, Tana Toraja dan Toraja Utara, termasuk Provinsi Sulsel yang tidak mendapat sanksi pemotongan DAu atau DBH

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No 10 tahun 2020 tentang penundaan penyaluran DAU atau DBH terhadap pemerintah daeeah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020, sesuai kondisi perkembangan Covid-19.

Dengan demikian, maka semua kabupaten/kota yang dimaksud, tidak akan menerama DAU atau mengalami menunda penyaluran sebesar 35 persen setiap bulan dan atau DBah setiap triwulan, mulai Mei 2020, atau triwulan II tahun berjalan.

Pemprov Sulsel sediri, meski tidak mengalami pemotongan, tapi Pandemi virus korona atau Covid-19 mengakibatkan penerimaan anggaran di Sulaweei Selatan anjlok hingga 50 persen.

Sementara, menurut Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Sulsel Junaedi, Sulsel masih berharap dengan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana aloksi khusus (DAK). Karena selama ini dana transfer dari pusat itu sebanyak 70 persen dari postur anggaran Sulsel.

"Jadi memang tergantung dari dana transfer. Yang ada sekarang DBH dipotong 33 persen, DAU 10 persen dan DAK 30 persen. Bahkan DAK sempat ditahan," ungkap Junaedi, saat dihubungi Senin (4/5).

Meski demikian, ia mengaku bersyukur, DAU yang diterima Sulsel saat ini setiap bulan sekitar Rp225 miliar. "Tidak ada pemotongan, meski terlambat, tapi kita sudah ikut amanat dari SKB dan PMK Nomor 35 Tahun 2020," aku Junaedi.

Ia menjelaskan, jika Sulsel telah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp500 miliar. "Tapi dengan demikian, itu tetap harus dihemat. Sesuai permintaan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, anggarannya dikeluarkan sesuai skala kebutuhan, dan paling tidak yang digunakan hanya Rp127 miliar saja, dari anggaran yang disiapkan," sebut Junaedi.

Karenanya, ditekankan penghematan pada 15 item di lingkup Pemprov Sulsel, seperti objek belanja opersional, makan minum, pengadaan ATK dan yang sifatnya personal semua dipotong 50 persen.

Sejak ditetapkan awal April, refocusing anggaran Sulsel itu, hingga saat ini sebut Junaedi baru terpakai sekitat 80 persen dari Rp127 miliar, atau sekitar Rp101,6 miliar. (OL-4)

BERITA TERKAIT