04 May 2020, 03:40 WIB

DPR Panggil Pemerintah soal Kartu Prakerja


M Iqbal Al Machmudi | Ekonomi

KOMISI IX berencana mengadakan rapat kerja dengan pemerintah pada pekan ini guna membahas permasalahan yang timbul sehubungan dengan program kartu prakerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kurniasih Mufi dayati, mengungkapkan komisinya akan menggelar rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pekan ini guna membahas program kartu prakerja yang dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kalo saya sih hanya satu kata, hentikan. Karena pengelolaan kartu pra kerja tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan para pekerja pada situasi pandemi saat ini,” tuturnya.

Menurutnya, program tersebut lebih baik dihentikan dulu dan dilakukan evaluasi serta perbaikan baru dijalankan kembali. Selain itu, agar lebih efektif pengelolaan program kartu prakerja diserahkan ke Kemenaker. Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla menuturkan agenda dengan Kemenaker sudah dijadwalkan pekan ini. Komunikasi sudah dilakukan ketua komisi.

Fraksi Partai NasDem telah menugaskan anggotanya untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kartu prakerja berlangsung.
Dukungan untuk keberlangsungan program kartu prakerja datang dari Partai Golkar. Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati menyatakan program kartu prakerja yang dirancang pemerintah perlu mendapatkan dukungan agar hasil yang diterapkan juga optimal.

“Saya mendukung kebijakan yang diarahkan Presiden Joko Widodo untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program kartu prakerja dan hal ini perlu kita dukung bersama semua partai koalisi,” kata Sari Yuliati dalam keterangan tertulisnya.

Politikus Fraksi Partai Golkar ini menyatakan kartu prakerja ialah realisasi dari janji yang telah disampaikan saat kampanye Pilpres 2019. Selain itu, ujar dia, mengacu kepada Perppu Nomor 1/2020 ada kebijakan yang perlu diambil secara cepat dan tepat dalam situasi krisis pandemi covid-19 dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Rudy Salahuddin menjelaskan terkait dengan dasar pengambilan kebijakan delapan digital platform yang menjadi mitra resmi pemerintah untuk menyediakan tempat bagi berbagai jenis pelatihan.

Rudy menegaskan tidak ada penunjukan langsung kepada delapan mitra dalam program kartu prakerja karena mekanisme dilakukan melalui kerja sama dengan manajemen pelaksana (PMO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Terkait rencana rapat dengan Komisi IX, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatih an dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono, mengatakan pihaknya masih menunggu undangan rapat tersebut.


Bahas Perppu

Sementara itu, hari ini rencananya DPR akan membahas perdana Perppu 1/2020. Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin menuturkan pembahasan tersebut sepenuhnya diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar).

Wakil Ketua Banggar Muhiddin Said mengatakan pihaknya telah mengundang pemerintah sebagai peserta rapat. Anggota Banggar, yakni Dave Akbarsah Fikarno menuturkan kemungkinan besar Banggar akan langsung mengambil keputusan. Keputusan pengesahan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna untuk dapat disahkan menjadi UU. Dave memastikan hingga saat ini, menurutnya, belum ada satu fraksi di DPR yang menolak Perppu tersebut. Sebagai informasi, Perppu 1/2020 sedang dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi. (Put/Ant/E-1)

 

BERITA TERKAIT