02 May 2020, 21:01 WIB

Kadis Diberhentikan, Sekda Kritik Wali Kota Depok Mohammad Idris


Kisar Rajaguguk | Megapolitan

KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Depok Sidik Mulyono dikembalikan ke tempat kerja asal ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta. Ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 800/3371/BKPSDM, tanggal 25 Februari 2020.

Dalam keputusan itu, Sidik yang bertugas dan berstatus titipan terhitung 22 Mei 2020 tidak lagi sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok.

Baca juga:TPU Pondok Ranggon Siapkan 0,5 Hektare Lahan Makam Baru

"Sidik yang saat ini berstatus titipan dikembalikan ke unit kerja asalnya ke BPPT," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris atau yang dikenal Idris Abdul Shomad dalam suratnya yang disampaikan kepada Kepala BPTT di Jakarta tanggal 25 Februari 2020.

Idris menyebutkan, Sidik diangkat menjadi Kepala Diskominfo Kota Depok mulai 22 Mei 2017 berdasarkan surat Nomor: 824.4/1811/BKPSDM tanggal 24 Mei 2017.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPPT yang telah memberikan izin penugasan dipekerjakan kepada Sidik melalui surat Nomor: B-236/KA.BPPT/SD/KPO1.01/06/2017 tanggal 19 Juni 2017, " ujar Idris.

Dalam penjelasannya, Idris menerangkan pemulangan Sidik ke unit asalnya di BPPT alasnya adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: 35 Tahun 2018 tentang penugasan ASN pada instansi pada Pemerintah dan di luar instansi Pemerintah serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi bahwa sudah tidak ada lagi status pegawai dipekerjakan.

"Berlandaskan aturan itulah, maka kami mengembalikan pegawai BPPT Sidik Mulyono," ungkap Idris.

Terpisah, Sidik yang dikembalikan ke unit asalnya di BPPT menilai pemulangan dirinya ke BPPT tidak sesuai ketentuan. "Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad mengeluarkan surat secara sepihak dan tanpa diketahui pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono.

Selain itu, katanya dalam surat aduan yang ditujukan ke Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta 5 Maret 2020, Kota Depok sedang melaksanakan proses pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga pengangkatan dan pemberhentian pejabat harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Baca juga:Lurah Ancol Siapkan 1 SD Jadi Tempat Isolasi ODP Covid-19

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono mengatakan pemberhentian Kadiskominfo Kota Depok Sidik Mulyono adalah tanpa sepengetahuannya. "Seharusnya Wali Kota mengajak saya tentang masalah ini. Fungsi dan kewenangan Sekretaris Daerah kan sebagai pembina dan jabatan paling puncak dalam pola karier ASN di Derah," pungkasnya

Hardiono disebut-sebut menjadi sosok lawan keras Mohammad Idris pada Pilwalkot Depok 2020. (KG/A-3)

BERITA TERKAIT