02 May 2020, 09:50 WIB

Jasa Mudik Lewat Medsos, Pengamat: Bukan Hal Baru


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

Fenomena penawaran jasa mudik via media sosial (medsos) bukan hal yang baru. Kegiatan tersebut sudah berlangsung lama dari tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut saat ini menjadi sorotan lantaran pemerintah resmi melarang mudik Lebaran sejak 24 April 2020. Kebijakan tersebut sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19.

Tidak bisa dimungkiri masih banyak masyarakat perantau di wilayah Jabodetabek yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Saat ini, pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek sedang dipusingkan dengan warga yang harus mendapat sembako dan bansos.

"Persediaan hidup semakin menipis. Jadi, pulang kampung dirasa lebih aman dan nyaman. Ketimbang hidup di perantauan tidak bisa makan sampai waktu kapan," kata pengamat transportasi Djoko Setijowarno dalam keterangan resminya, Sabtu (2/5).

Namun, karena tak ada angkutan resmi yang beroperasi, maka mobil angkutan barang jadi pilihan.

Baca juga: PSBB DKI Jakarta Berbuah Manis

"Sekarang, karena ada larangan mudik, maka penumpang ditutupi penutup barang. Seolah-olah angkutan barang benar-benar membawa barang. Namun, dikelabui dengan penutup barang pada bak yang di dalamnya berisi sejumlah orang yang akan pulang kampung," papar Djoko.

Survei kedua Balitbang Kementerian Perhubungan pada April 2020 menunjukkan sekitar 24% warga masih berkeinginan mudik. Data pemudik tahun 2019 ada 18,34 juta orang mudik. Berarti masih 4,4 juta orang masih ingin mudik. Kendati sudah ada penurunan 13% dibandingkan survei pertama yang mencapai 37%

Data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sejak pemerintah melarang mudik 24 April 2020, sudah ada 25.825 orang yang pulang kampung ke Jateng. Sebelumnya, ada 725.785 orang yang mudik pada periode 26 Maret-23 April 2020.

"Perantau yang belum sempat pulang ke kampung halaman ketika larangan mudik belum ditetapkan, berupaya sekarang pulang kampung. Mereka ini tidak termasuk orang yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah," kata Djoko. (OL-14)

 

BERITA TERKAIT