02 May 2020, 06:45 WIB

Politik Uang Tetap Marak di Pilkada 2020


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pasalnya, belum ada aturan tegas terkait dengan politik uang sehingga masih ada celah hukum bagi pelakunya.

Menurutnya, ada hal yang menghambat upaya penegakan dan penindakan hukum terhadap para pelaku tersebut, yakni terkait dengan substansi hukum itu sendiri.

“Para pelaku politik uang harus memenuhi unsur TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). Ketiga unsur itu menjadi hal krusial dalam penanganan politik uang tercantum dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau biasa disebut UU Pilkada,” jelas Ratna.

Namun, apabila para pelaku hanya memenuhi salah satu unsur tersebut, tidak dimungkinkan penegakan dan penindakan hukum itu berjalan. Akibatnya banyak pelaku yang tidak memenuhi tiga unsur TSM kemudian dinyatakan tidak bersalah.

Selain itu, ada juga faktor struktur hukum untuk menindak pelaku. Penyelesaian politik uang tidak bisa dilakukan Bawaslu saja, tetapi juga harus melibatkan tiga institusi, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Sepanjang belum bisa dibuktikan seperti alat bukti, kemudian ada saksi yang memberikan keterangan kejadian peristiwa, dan juga harus ada dukungan kesamaan hukum dari kepolisian dan kejaksaan,” kata dia.

Persoalan terakhir yang memberi celah politik uang ialah budaya hukum. Dia menegaskan, untuk memahami adanya kesadaran tentang
politik uang harus dilandasi dengan kesadaran bersama. Pasangan calon dan masyarakat harus bisa mengubah pola pikir yang berdampak kepada budaya sosial. “Baik pasangan calon maupun masyarakat harus mengubah cara pandang. Tidak hanya memberikan, tetapi juga mengubah pola pikir yang nanti akan berdampak permisif,” jelas Ratna.

Adapun untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, bisa dilakukan melalui edukasi di lembaga pendidikan formal dan nonformal. Menurutnya, di lembaga pendidikan formal, harus ada program dan peran partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Sementara itu, pendidikan nonformal merupakan program pendidikan yang dilakukan penyelenggara yang kini dilakukan secara berjenjang.

Ratna berharap praktik politik uang pada penyelenggaraan pilkada mendatang dapat diminimalisasi. Bahaya politik uang akan berdampak kepada siapa saja yang melakukan praktik kotor tersebut. Politik uang ialah kejahatan besar dalam proses berdemokrasi.

Perppu

Draf peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk penundaan pilkada serentak telah rampung. Aturan untuk menangguhkan pelaksaaan Pilkada 2020 itu segera diteken Presiden Joko Widodo.

“Sudah pembahasan final antara Setneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno) dan kementerian atau lembaga terkait. Targetnya sih tetap April ini atau awal Mei ditandatangani Presiden,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono.

Sementara itu, pemerintah dan DPR sepakat pemungutan suara pilkada dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020, dari rencana awal pada Rabu, 23 September 2020. Langkah itu dilakukan dengan catatan masa darurat bencana virus korona baru (covid-19) selesai Jumat, 29 Mei 2020. (P-1)

BERITA TERKAIT