01 May 2020, 21:22 WIB

Tunda Cetak Sawah, Kementan Optimalkan Lahan Rawa


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memangkas anggaran untuk program cetak sawah sebagai salah satu komponen penghematan dalam postur anggaran 2020. Alokasi program cetak sawah dan SID (survei, investigasi dan desain) sebesar Rp209,8 miliar dengan target luas 10 ribu hektar akhirnya dipangkas dan tersisa Rp10,8 miliar.

Penghilangan dan pemangkasan anggaran tersebut sejatinya merupakan realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19. Di sisi lain, penghilangan anggaran cetak sawah dikarenakan pemanfaatan sawah yang telah dicetak belum optimal.

"Cetak sawah tahun ini ditunda, lebih ke pemanfaatan terhadap sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014 sampai dengan 2019 karena pemanfaatannya belum optimal. Masih ada yang menyemak kembali, itu yang harus kita selesaikan di tahun ini," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy kepada Media Indonesia, Jumat (1/5).

Ia menambahkan, hal itu juga sejalan dengan saran dari Inspektorat Jenderal Kementan terkait evaluasi pemanfaafan sawah. Sebagai gantinya, akan ada 50 ribu hektar lahan rawa di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Selatan serta Riau yang akan dioptimalisasi.

"Lahan rawa satu-satunya lahan yang bisa ditanami padi pada musim kering atau kemarau dengan provitas tinggi. Sehingga bisa menopang produktivitas padi atau beras nasional selain dari sawah-sawah irigasi," jelas Sarwo.

Dengan cara tersebut, setidaknya, kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan pangan utamanya beras di musim kemarau dapat teratasi. "Insya Allah tidak mengganggu produksi nasional," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas menyampaikan adanya defisit beras di 7 provinsi; defisit jagung di 11 provinsi; defisit cabai besar di 23 provinsi; defisit cabai rawit di 19 provinsi; telur ayam defisit di 22 provinsi; gula pasir defisit di 30 provinsi dan bawang putih defisit di 31 provinsi. (E-3)

BERITA TERKAIT