01 May 2020, 20:21 WIB

Mensos Ajak PSKS Kawal Bansos


Ihfa Firdausya | Humaniora

MENTERI Sosial Juliari P. Batubara mengharapkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk turut aktif mengawal penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, PSKS dapat terlibat dalam menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait bantuan sosial reguler maupun khusus.

"Aduan masyarakat tentang bansos yang tidak tepat sasaran seringkali saya lihat di media sosial dan media lainnya. Untuk itu perlu melibatkan PSKS menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait bantuan sosial baik bansos yang reguler maupun bansos khusus dalam penanganan Covid-19," kata Mensos Juliari dalam Rapat Telekonferensi bersama 225 peserta PSKS, Jumat (1/5), seperti dikutip dari keterangan resmi.

PSKS yang dimaksud terdiri dari unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pendamping Lokal Komunitas Adat Terpencil (KAT), Forum Corporate Social Responsibility Kesejahteraan Sosial (CSR Kesos), serta Dunia Usaha.

Sejak pertengahan April 2020, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu dan rentan yang terdampak covid-19. Bantuan terdiri dari Bansos Sembako bagi warga Jabodetabek dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga di luar Jabodetabek yang dikirimkan secara langsung ke alamat warga.

Mensos berharap penyaluran bansos tidak hanya tepat sasaran tetapi juga cepat, responsif dan terintegrasi. Dia juga ingin pelayanan kepada masyarakat berorientasi pada kemudahan dan kecepatan penanganan, tanpa mengabaikan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

"Penanganan aduan mengenai bansos pun harus dibantu teman-teman semua di daerah karena data juga kami dapatkan dari daerah. Saat-saat kondisi yang sulit seperti sekarang ini yang kita butuhkan bagaimana kita bersatu, bagaimana kita meningkatkan solidaritas, bagaimana membantu sesama yang perlu dibantu, tidak perlu cari-cari kesalahan orang lain”, ungkap Juliari.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto menjelaskan bahwa PSKS yang tersebar di seluruh Indonesia sudah melakukan aksi nyata membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Mulai dari sosialisasi, edukasi, penyemprotan disinfektan, pembagian masker, pemberian kebutuhan makanan, penggalangan dana hingga pelaksanaan kegiatan pendampingan serta penyerahan bantuan sosial.

"PSKS bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta mitra-mitra di wilayah mereka untuk melayani masyarakat, saat ini mereka juga menjadi salah satu unsur dalam membantu melayani aduan bansos dari masyarakat”, terang Edi.

Menurutnya, dalam pelayanan bantuan sosial, Pilar Sosial dan pendamping lokal KAT harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi.

"Yang tidak kalah penting dalam situasi kondisi saat ini adalah peran CSR, di mana perusahaan sebagai bagian dari masyarakat memiliki tanggungjawab sosial memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Dukungan LKS atau Organisasi Sosial yang tersebar diseluruh Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 juga sangat diperlukan," pungkas Edi. (OL-2)

 

 

BERITA TERKAIT