01 May 2020, 17:33 WIB

Menaker: Pemberian THR Sesuai Kesepakatan


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah tetap mewajibkan pemberian THR untuk hari raya idul fitri. Namun bagi perusahaan yang tidak sanggup disesuaikan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR 2020 secara tepat waktu melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kami juga membentuk satuan tugas konsultasi dan penegakkan hukum pembayaran THR 2020 baik di pusat maupun di daerah," kata Ida dalam konferensi virtual, Jumat (1/5).

Ida juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan stimulus kepada pelaku usaha agar PHK pekerja dan buruh dapat dicegah. Pemberian stimulus itu, kata Ida, hanya diberikan kepada perushaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK.

"Kami lakukan integrasi data kjetenagakerjaan melalui sisnaker bekerja sama dengan BPJamsostek dan Kementerian terkait lainnya. Hingga saat ini data pekerja atau buruh dan divalidasi, pekerja formal di PHK 375.165 ribu orang, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960 orang, pekrja informal yang terdampak ada 314.833 ribu orang, jadi total 1.722.958 orang yang terdata secara baik. Ada 1,2 juta yang akan terus kami lakuakn validasi datanya," ujar Ida.

Kedua yakni adanya keringanan yang diberikan pada pekerja di sektor formal berupa insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJamsostek, pembayarab pinjaman atau kredit serta berbagai skema lainnya. Ketiga, dibentuknya jaring pengaman sosial bagi pelerja sektor informal dan diprioritaskan kepada mereka yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan.

Keempat yakni prioritas Kartu Prakerja diperuntukkan bagi korban PHK atau dirumahkan tanpa upah. "Kami mendukung percerpatan pelaksanaan program Kartu Prakerja sebagai mitra aktif melalui penyediaan data pekerja atau buruh baik yang dirumahkan maupun yang di PHK," imbuh Ida.

"Kami juga melakukan refocussing anggaran untuk mendukung pelatihan di BLK bagi pekerja atau buruh yang di PHK atau dirumahkan dan diharapkan menghasilkan produk penanganan covid-19 berupa masker, hand sanitizer, disinfektan, APD, wastael, peti covid jenazah dan penyediaan makanan. Kami juga memberikan insentif berbasis kompetensi dan produktivitas," sambungnya.

Kelima, memperbanyak program Padat Karya Tunai untuk penyerapan tenaga kerja. Keenam, adanya perlindungan pada pekerja migran yang telah dan belum kembali ke Tanah Air.

Perlindungan yang diberikan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) ialah akan diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi PMI yang kembali dari luar negeri. Kemudian Kemenaker, kata Ida, juga meminta atase di penempatan wilayahnya untuk meminta para PMI patuh pada aturan pembatasan terkait covid-19.

"PMI yang masih berlangsung kontrak kerjanya untuk tidak pulang sementara waktu, untuk tidak mengambil cuti sementara waktu, kami juga melakukan pendataan baik PMI yang akan pulang ke Tanah Air karena berakhirnya kontrak kerja" terang Ida.(OL-4)

BERITA TERKAIT