01 May 2020, 15:25 WIB

Pemudik Masuk Malang Jalani Rapid Test di Posko Desa


Bagus Suryo | Nusantara

Para pemudik dan mereka yang pulang kampung ke Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim) bakal menjalani rapid test di posko desa.

Kendati mereka bisa lolos di check point atau sengaja menyusup lewat 'jalur tikus', tetap saja mereka tak akan lepas dari pantauan.

Pemerintah desa dan polisi sudah bersiaga mengantisipasi siapa pun orang yang masuk pedesaan terutama mereka yang datang dari daerah zona merah.

"Rapid test digunakan untuk deteksi dini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, Jumat (1/5).

Baca juga: Sempat Diisolasi, 53 Tenaga Kesehatan RSUP Sardjito Negatif

Yang menjadi prioritas utama, imbuhnya, untuk menjalani rapid test ialah orang tanpa gejala (OTG). Para OTG bisa dari tenaga kesehatan, aparat, atau masyarakat. "OTG itu pernah kontak erat dengan pasien positif covid-19," tegasnya.

Prioritas kedua, lanjutnya, orang dalam risiko (ODR) dari daerah lain terutama zona merah yang masuk ke Kabupaten Malang. Kendati sudah lolos pengecekan suhu tubuh di check point, mereka akan menjalani rapid test di posko desa. Demikian juga pemudik yang menerobos masuk lewat jalur alternatif juga dipaksa menjalani rapid test.

"Observasi dan rapid test diterapkan sesuai prosedur, sama dengan di check point," ujarnya.

Sejauh ini, kata Arbani, seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sudah menjalani rapid test. "Anggota dewan yang belum melakukan rapid test," tuturnya.

Arbani mengungkapkan 400 rapid test bantuan Provinsi Jatim untuk puskesmas sudah habis digunakan. Dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten Malang akan membeli rapid test kit lagi.

"Insya Allah, minggu ini, tahap pertama tersedia 3 ribu rapid test kit. Selanjutnya tahap kedua, minggu depan 2.500 rapid test kit. Itu belanja sendiri dari APBD," tuturnya.

Anggaran kesehatan untuk penanganan, pencegahan dan tracing covid-19 di Kabupaten Malang sebesar Rp13,5 miliar. Lalu, dalam penanganan kasus, nantinya bisa melalui skema klaim ke pemerintah pusat dan pemda melalui BPJS. (OL-14)

BERITA TERKAIT