01 May 2020, 14:10 WIB

Sah, Insentif Perpajakan Telah Bisa Dieksekusi


M Ilham Ramadhan | Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK 23/2020 karena industri yang mendapatkan insentif ditambah oleh bendahara negara.

Di PMK 44/2020 itu pula, selain peluasan sektor usaha penerima fasilitas pajak, pemerintah juga memberikan fasilitas baru yang ditujukan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Rincian dari peluasan pemberian fasilitas dan fasilitas UMKM tersebut yakni insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini ditujukan pada karyawan perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di kawasan berikat, pajaknya akan ditanggung pemerintah.

"Dengan demikian karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama melalui keterangan resmi yang diterima Kamis (30/4).

Kemudian insentif PPh Pasal 22 Impor. Penerima fasilitas pajak diberikan kepada 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat mendapat pembebasan pungutan PPh Pasal 22 Impor. Sebelumnya fasilitas tersebut hanya diberikam kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

Selanjutnya, insentif angsuran PPh Pasal 25. Penerima fasilitas diperluas menjadi 846 wajib pajak di bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat akan mendapat pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang semestinya terutang. Fasilitas tersebut sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE.

Kemudian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerima fasilitas tersebut diperluas menajdi 431 wajib pajak yang bergerak di bidang industri tertentu, perusahaan KITE dan perusahaan di kawasan berikat akan mendapat fasilitas percepatan restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

"Ini tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN. Fasilitas ini sebelumnya hanya diberikan kepada 102 bidang industri dan perusahaan KITE," terang Hestu.

 

Teranyar yakni insentif pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas PPh final tarif 0,5% ditanggung pemerintah. Dengan begitu, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan tidak ada pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM, imbuh Hestu, akan mendapatkan surat keterangan PP 23 dan diwajibkan membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak.

Seluruh fasilitas tersebut mulai berlaku hingga masa pajak September 2020 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di www.pajak.go.id.

"Mengingat insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020 dan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini sudah mendekati akhir bulan April 2020 serta mempertimbangkan proses deployment sistem aplikasi online terkait perluasan sektor penerima fasilitas, maka DJP mengambil kebijakan bahwa pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang disampaikan sampai dengan 31 Mei 2020 tetap berlaku untuk masa pajak April 2020. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak," tutup Hestu. (E-1)

BERITA TERKAIT